HMINEWS.COM, Migrasi yang awalnya bersifat alamiah berubah seiring perkembangan aspek politik dan budaya. Konsep migrasi dalam aturan bernegara yang kerap digugat karena berpotensi merugikan kepentingan para pekerja migran di negara penempatan, seharusnya dapat diselesaikan dengan penegakan hukum dan perbaikan komunikasi kepada publik.

Rencana pemberangkatan 88.793 calon pekerja migran di tengah pandemik dapat diterima atas alasan bahwa penanganan serius di negara penempatan sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Selain itu, manfaat non-ekonomi dari migrasi ini diharapkan memperbaiki persepsi para pengamat dan akademisi terhadap sisi positif dari pengiriman pekerja migran.

 

Metamorfosis Konsep Migrasi & Manfaat Non-Ekonomi

Migrasi adalah proses alamiah, hasil dari pilihan logis setiap calon migran. Saat calon migran dihadapkan pada pilihan untuk bermigrasi di dalam negeri atau ke luar negeri, saat itu ia mencari hasil yang optimal dengan pilihan tempo yang periodik maupun permanen.

Dari generasi terdahulu, kita belajar bahwa proses migrasi didasari berbagai motif, antara lain mencari lokasi hidup yang lebih kondusif. Bahkan, ajaran agama Islam, misalnya menganjurkan pemeluknya untuk berhijrah atau bermigrasi untuk mencari manfaat kebaikan yang lebih banyak.

Ketika konsep negara mengatur kewarganegaraan, maka sifat alamiah dari migrasi tereduksi digantikan aturan, hak dan kewajiban, serta kepentingan politik negara. Melalui kepanjangan tangan hukum, warga negara tidak lagi bisa berhijrah melainkan harus melalui mekanisme yang legal dan formal.

Aparat bisa menutup dan membuka pintu migrasi sewaktu-waktu. Maka, kepentingan publik dan negara berada di atas pertimbangan individu dan personal. Melalui kewenangan negara, kepentingan yang lebih luas yang di dalamnya termasuk kebutuhan setiap warga negara dinegosiasikan melalui mekanisme diplomasi antar negara.

Sehingga, idealnya setiap warga negara diperkenankan menyampaikan pandangannya terkait aturan bermigrasi dan pemerintah berusaha mengakomodir di setiap kebijakan migrasi.

Selain perpindahan manusia, migrasi menciptakan nilai tambah di setiap sisi hasilnya. Migrasi masa lampau menunjukkan banyak manfaat yang didapat dari persebaran manusia dan kebudayaannya, contohnya migrasi ras Melayu.

Komunitas Melayu tersebar di berbagai pulau di Indonesia dan terhubung hingga ke Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand Selatan, Myanmar, dan Filipina. Begitu juga halnya dengan diaspora Indonesia yang tersebar di hampir semua negara di dunia. Perpindahan manusia ini, selain penting buat individu tersebut, juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari diplomasi negara.

Sehingga, keterbatasan negara dalam berbagai aspek dapat dilengkapi oleh keberadaan komunitas Indonesia di luar negeri. Maka dari itu, variabel yang mempengaruhi migrasi sesungguhnya lebih luas dari kepentingan pragmatis ekonomi urusan devisa.

Masih banyak faktor lain yang menyebabkan individu untuk bermigrasi, misalnya untuk studi, mencari pengalaman baru, dan berkumpul dengan keluarga di luar negeri. Namun, bagi sebagian besar masyarakat umum, anggapan migrasi selalu identik dengan pencari kerja.

 

Multistakeholder & Pengamat yang Tidak Berdaya

Selain persepsi sempit masyarakat, di sisi lain, aparatur negara sepertinya belum menjiwai signifikannya peran para migran di luar negeri, sehingga peran antar instansi lebih fokus pada aspek populis dan ego sektoral. Kebijakan para stakeholder urusan migrasi, umumnya bias terhadap para pekerja non-terampil (non-skilled labor).

Bias ini sangat kentara lewat berbagai institusi yang dibangun hanya untuk urusan pekerja migran. Bidang yang mengurusi pekerja migran ini ada di banyak instansi, sehingga atas desakan para migran, pemerintah mengkoordinasikan semuanya di  pelayanan satu atap.

Sebelumnya, pemerintah sudah membentuk “Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, yang fokus kerjanya terlihat lebih pada pekerja non-terampil. Pekerja terampil yang jumlahnya hanya sekitar 10% dari total pekerja migran Indonesia tidak termasuk atau luput dari berbagai aturan detail dari pemerintah. Bisa jadi, karena para pekerja terampil dan profesional berangkat ke luar negeri lewat jalur non-agensi atau rekrutmen langsung (direct hiring).

Berbicara tentang literatur terkait diaspora Indonesia di luar negeri, kebanyakan akademisi maupun pengamat mengkaji migrasi disebabkan faktor dorongan dari sulitnya mencari pekerjaan yang relevan ataupun penghasilan yang mencukupi di Indonesia. Di sisi permintaan, faktor terpenting yang berkaitan dengan karakter pekerja asal Indonesia yaitu sikap loyalitas terhadap majikan yang unggul dari pekerja asal negara lain.

Namun, dominan studi justru berkaitan dengan kondisi memprihatinkan para migran yang tinggal di ruang-ruang sempit dan pengap. Ditambahkan pula kasus yang menjerat para migran perempuan yang menunggu vonis pengadilan. Glorifikasi ini seakan menutup peluang dan manfaat non-ekonomi dari migrasi. Masyarakat akademis pun tergiring dari opini yang terbentuk sehingga masih memandang isu para pekerja migran sebagai isu anak bangsa yang tertindas oleh perbudakan modern.

Di sisi lain, studi dan liputan berita tentang manfaat remitan yang terkirim ke Indonesia masih sangat sedikit karena para peneliti dan jurnalis takluk atas kemauan publik yang akan lebih empatik terhadap isu eksploitasi buruh migran, kesedihan dan tragedi para migran.

 

Rencana Pemberangkatan Pekerja Migran adalah Pilihan Rasional

Terkait dengan pro dan kontra rencana pengiriman 88.793 pekerja migran ke negara penempatan juga tidak terlepas dari bias perspektif para pengamat dan stakeholder migrasi di Indonesia. Dikarenakan opini yang bekembang di masyarakat lebih dominan tentang sisi negatif migrasi bagi pekerja non-terampil di tengah pandemik, maka penolakannya terasa lebih kuat.

Kesenjangan strategi penanganan pandemik di tiap negara tidak seharusnya mengeneralisir pandangan yang menganggap kesehatan calon para pekerja migran akan terancam di negara penempatan. Selanjutnya, logika yang dipertentangkan antara kepentingan ekonomi devisa versus kesehatan dan keselamatan di luar negeri.

Tentunya, dalam situasi pandemik sekarang, semua negara bersikap serius menekan angka persebaran korban Covid-19. Sebagai contoh, rumah tangga di Singapura yang bergantung pada pekerja domestik asal Indonesia berhasil membuat Kementerian Ketenagakerjaan Singapura membuka opsi masih menerima pekerja migran baru dari negara-negara pengirim, termasuk Indonesia.

Penanganan yang relatif sama di tiap negara yaitu kewajiban pekerja asing untuk menjalani karantina dan tes swab PCR sebelum diperbolehkan bekerja kembali. Biaya karantina selama 14 hari dan tes swab umumnya ditanggung oleh para majikan, sehingga para pekerja merasa ada kepastian sebelum kembali ke Singapura.

Maka, tuntutan para pengamat seharusnya lebih fokus pada mekanisme penanganan calon pekerja migran oleh negara penempatan. Kembali pada faktor pendorong individu untuk bermigrasi dan situasi di mana  pandemik belum dapat dipastikan berakhir waktunya, maka keberangkatan calon pekerja migran merupakan pilihan logis.

Argumentasinya yaitu, apabila mekanisme penangangan pandemik di negara penempatan dapat diterima secara rasional, maka keberangkatan para calon pekerja migran merupakan pertimbangan logis yang juga rasional. Sudah sewajarnya, para pengamat melihat rencana pengiriman ini dari perspektif kepentingan para calon pekerja migran.

Justru, di tengah kehati-hatian negara penempatan dalam menangani potensi penambahan korban baru, maka prioritas dikenakan pada para migran yang baru datang. Sehingga, pekerja migran Indonesia yang telah lolos seleksi penerimaan di negara penempatan akan mendapatkan prioritas penanganan. Lebih dari itu, di tengah situasi ketidakpastian peluang pekerjaan di manapun, rencana keberangkatan 88.793 calon pekerja migran ini menunjukkan keunggulan diplomasi Indonesia terhadap negara mitra.[]

Zamal Nasution, PhD. (Cand.), KAHMI UGM & Peneliti Migrasi