HMINEWS.COM, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) Affandi Ismail mengecam tindakan represif dan tidak manusiawi anggota Satpol PP terhadap kader HMI MPO Cabang Bogor saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis (17/9/2020).

Affandi Ismail mengatakan berdasarkan video yang beredar, dalam aksi ini terlihat oknum Satpol PP memukul, menendang dan mengeroyok massa yang tengah melakukan aksi.

“Setelah melihat video yang beredar beberapa kali dan dengan seksama. Nampak jelas kebrutalan dari beberapa oknum aparat Satpol PP. Kalau saya tidak keliru sepertinya ada juga oknum aparat polisi yang bertindak repressif kepada teman-teman kader HMI MPO Cabang Bogor,” kata Affandi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (17/9/2020) malam.

Mahasiswa Program doktor Universitas Negeri Jakarta ini menegaskan, apa yang dilakukan oknum Satpol PP dan oknum polisi tersebut jelas telah melanggar hukum. Padahal, menyampaikan aspirasi di muka umum dilindungi oleh undang-undang.

“Menyampaikan aspirasi di muka umum dilindungi oleh undang-undang dan siapapun yang menghalagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, apalagi dengan cara-cara kekerasan, maka harus ditindak secara hukum sebagai pelanggar undang-undang,” tegasnya.

Affandi pun meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian untuk mengusut dugaan adanya pelanggaran terhadap hukum dan HAM.

“Harus segera diberikan efek jera kepada mereka oknum yang repressif itu. Dan secara umum kepada institusi Satpol PP dan juga Polri,” jelasnya.

Dia pun memastikan akan terus mengawal kasus ini dan memberikan dukungan penuh kepada kader HMI cabang Bogor dalam mengusut oknum-oknum aparat tersebut.

“Kami di PB HMI siap terus berjuang bersama dengan teman-teman di HMI Cabang Bogor. Kami selalu support, mendo’akan dan siap berjuang bersama untuk misi kemanusiaan dan keadilan agar tegak di NKRI ini,” pungkas Affandi.

Diketahui, aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah massa HMI-MPO Cabang Bogor di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis (17/9/2020) berakhir ricuh. Akibat peristiwa ini enam kader HMI terluka.

Korlap aksi demo, Badru Tamam, mengatakan sebelum bentrok terjadi, mereka sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP yang berjaga. Ia menduga ada anggota yang akhirnya terpicu emosinya hingga akhirnya kerusuhan pecah.

“Di tengah jalan ada beberapa anggota yang kesulut. Kita tidak memukul. Intinya ada tindak kekerasan dalam hal ini satpol pp yang memukul yang di video kan jelas ya,” kata Badru.

Dalam aksi ini, mahasiswa menduga ada potensi korupsi terkait pembangunan RSUD Leuwiliyang. Poyek senilai Rp63.239.000.000 dianggap mahasiswa memiliki prosedur yang betpotensi korupsi sejak dalam masa lelang.

Ada empat tuntutan yang dilakukan mahasiswa yaitu, menghentikan proses pembangunan untuk sementara waktu, mendesak Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor memaksimalkan pengawasan.

Selanjutnya, mendorong aparat hukum mengambil langkah serius menyikapi dugaan korupsi pembangunan RSUD Leuwiliang itu dan menangkap hingga memenjarakan oknum yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.[]