HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) mengkritisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) yang disahkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Salah muatan dalam UU ini adalah pemuda diminta untuk bergabung dalam program
Komponen Cadangan (Komcad), program yang memberikan pendidikan militer kepada warga berumur 18-35.

Sekretaris Jenderal PB HMI MPO, Zunnur Roin menilai UU PSDN adalah produk UU senyap dalam mengelabui mahasiswa yang berhasil disaat mahasiswa sibuk mengurus UU Kontroversial di pertengahan hingga akhir tahun 2019. Bahkan UU dinilai dapat mengancam kemerdekaan kampus.

“Jika motifnya membangun kompetensi militeristik SDM Indonesia, khususnya mahasiswa itu tak akan jauh dari penanaman nilai patriotism yang sebenarnya sudah ditransfer nilainya sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pertanyaannya sekualitas apa sistem pendidikan kita? Dan patriotisme penyelenggara negara kita udah sekuat apa menghadapi godaan virus-virus korup?” kritik Zunnur dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Aktifis asal Sumatera ini menilai realisasi UU PSDN ini justru berpotensi memporsir anggaran Negara di saat 20 % anggaran pendidikan dari APBN amanah UUD itu nyeleneh diprogramkan.

 

“Jika motifnya siaga menghadapi ancaman perang. Negara seharusnya memikirkan untuk beradaptasi dengan skema Proxy War dan Asymetric War dengan menyiapkan konsep Pertahanan Futuristik yang objek dan subjeknya itu stake holder pertanahan kita. Jangan seolah-olah mengorganisir rakyat sebagai subjek pertahanan dengan status cadangan maupun pendukung,” katanya.

Dia menegaskan, harusnya, konsekwensi moral dalam membentuk peradaban NKRI bagi rakyat adalah mental siap tempur. Baik saat dijajah, saat merebut, dan saat menikmati kemerdekaan ini, begitulah wasilah perjuangan syuhada. Tinggal penanaman nilai dan bobot pengetahuannya saja di perkuat dalam kurikulum pendidikan.

Menurut Zunnur, kampus adalah kawah candradimuka, prospek pembentukan kualitas SDM di kampus-kampus jangan semakin dikaburkan dengan masuknya praktik-praktik militerisme. Praktik pengorganisasian Sipil semacam ini kan gaya Orde baru, hanya saja dikasih pemanis dengan narasi Bela Negara.

“Prinsipnya, PB HMI MPO skan lebih responsif dengan berbagai sikap dan tindakan atas ini, kita mahasiswa Indonesia punya sejarah konfrontasi dengan negara guna mempertahankan kemerdekaan kampus yang terancam,” tutupnya.[]