Senin (9/3) siang, ratusan massa menggeruduk pertigaan Colombo, Gejayan, sebagai titik aksi Rapat Rakyat “Mosi Parlemen Jalanan” dalam #GejayanMemanggil. Kali ini, mereka menuntut untuk digagalkannya Omnibus Law, paket aturan kebijakan yang tengah dibahas oleh pemerintah dan akan disahkan dalam tempo 100 hari sejak aturan tersebut diserahkan ke DPR RI.


Dalam aksi ini, banyak massa yang membentangkan spanduk-spanduk dan poster-poster penolakan atas Omnibus Law, menghiasi longmarch massa yang datang dari berbagai penjuru. Meski sempat diguyur hujan deras, tapi tak menyurutkan massa aksi untuk terus meneriakan penolakan Omnibus Law. Justru mereka meramaikannya dengan bernyanyi dan menari bersama di bawah guyuran hujan. Lagu “Buruh Tani” menjadi salah satu lagu yang dinyanyikan.
Aksi ini ramai diikuti oleh sebagian besar aliansi mahasiswa dari kampus-kampus di Yogyakarta serta aliansi dari buruh, LBH, penggiat lingkungan, dan elemen gerakan lainnya. Bahkan, hampir 50 lebih elemen yang tergabung dalam gerakan ini.


Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang turut dalam aksi ini menuntut persoalan Omnibus Law yang sejatinya dianggap merugikan kaum buruh dan merusak lingkungan. Sehingga harapannya, nantinya gerakan ini dapat mengajak masyarakat luas untuk sama-sama satu padu menolak Omnibus Law.

Turut dalam orasi, Bhima Yudhistira, ekonom INDEF, menyuarakan dampak buruk bila nantinya Omnibus Law disahkan.
“Omnibus Law kawan. Lebih berbahaya dari dampak ekonomi karena virus Corona. Omnibus Law menusuk sampai ke sum sum pekerja, menghabisi petani dengan liberalisasi impor pangan tanpa batas, dan membuat muram masa depan anak muda karena tempat pekerja digital diserbu TKA”, jelasnya. Selanjutnya, “perjuangan masih panjang. Rapatkan barisan. Konsolidasi terus”, ajaknya.

Di kesempatan yang sama, Sulthan Farras, Presiden BEM KM UGM, dalam orasinya menyesalkan sikap pemerintah yang dalam pembahasan Omnibus Law yang hanya menggandeng segelintir pihak. Malah yang tergabung di dalamnya, dari luar pemerintah, dominan para pengusaha. Senada dengan hal itu, perwakilan dari aliansi buruh dalam orasinya juga menegaskan urgensi penolakan Omnibus Law, terutama untuk kesejahteraan buruh. “Omnibus Law tidaklah lebih baik dari undang-undang sebelumnya. Bahkan sampai hari ini, justru semakin menyengsarakan buruh”, teriaknya.


Aksi ini pun terus berlangsung hingga sore dan berjalan dengan damai. Yel-yel “Omnibusuk” sebagai plesetan “Omnibus Law” terus diteriakkan oleh massa aksi sepanjang aksi berjalan.(DH)