Jum’at (17/2) sore, Plaza BI UGM, Yogyakarta, tampak ramai dipadati masyarakat. Diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Bergerak, berbagai organisasi maupun komunitas yang ada di Yogyakarta berkumpul disana mendiskusikan Omnibus Law. Isu tersebut kini tengah ramai diperbincangkan publik. Berita tentang isu tersebut juga tak pernah absen setiap harinya diwartakan oleh media massa.

Berlangsung sejak sore, jumlah peserta yang mengikuti diskusi pun terus bertambah. Bahkan hingga menjelang malam, kerumunan peserta tampak masih antusias mengikuti jalannya diskusi. Silih berganti perwakilan beberapa organisasi yang hadir memaparkan hasil kajiannya. Peserta diskusi juga turut merespon dengan mengemukakan pandangannya.

Tak ketinggalan, Bhima Yudhistira, ekonom INDEF, turut hadir di tengah forum diskusi tersebut. Di menjelang akhir diskusi, ia turut mengisi forum membahas perspektif ekonomi dalam Omnibus Law. Menurutnya, isi Omnibus Law sangat kompleks menyangkut banyak persoalan ekonomi dari berbagai hal, seperti perpajakan, investasi, upah, dan lainnya. Ia pun berpesan kepada peserta yang hadir untuk mengkaji lebih dalam lagi isu ini secara komprehensif.

Sesi Bhima Yudhistira Memaparkan Materi

Di kesempatan lain, hal senada juga disampaikan oleh Dimas Suryo, fungsionaris BEM KM UGM yang membaur bersama peserta diskusi. “Asline omnibus law kan emang luas, ngga kaya bahas RUU KPK, soale banyak UU terkait, (seperti) pertanian, energi dan lain-lain”, terangnya saat memberikan keterangan kepada hminews.com. Oleh sebab itu, diskusi kali ini belum menjawab persoalan secara keseluruhan karena luasnya pembahasan. Sehingga akan diadakan diskusi lanjutan untuk memperdalam kajian isu ini.

Omnibus Law sendiri pertama kali dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019, usai pelantikannya menjadi presiden untuk kali kedua. Aturan ini digagasnya untuk menghapus aturan-aturan yang menghambat percepatan investasi di Indonesia. Sayangnya, aturan ini dianggap kontroversi karena pemerintah tidak melibatkan buruh dan organisasi lingkungan hidup dalam penyusunan aturan. Belum lagi, 30 persen anggota satgas Omnibus Law berstatus pengusaha dan rencana penghapusan sanksi pidana menjadi denda bagi korporasi pelanggar hak. Dan ada banyak rencana aturan lagi yang banyak dikritisi oleh masyarakat.