Makassar, HMINEWS.com —  Aksi mahasiswa menolak Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pecah di berbagai kota, termasuk di Kota Makassar.
Walaupun Revisi UU KPK tersebut sudah disahkan DPR RI, HMI MPO, IMM dan Pemuda Pancasila yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sulsel melakukan unjukrasa menolak Revisi UU KPK di depan Gedung DPRD Sulsel, Rabu (18/9/2019).
Aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPR dan pemerintah yang telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik. Di mana seharusnya pemerintah memperkuat KPK, bukan malah memperlemahnya dengan membuat revisi UU KPK.
Ketua HMI MPO Cabang Makasar, Hirjayadi, dalam orasinya mengatakan, HMI Makassar dan HMI MPO secara nasional dengan tegas menolak revisi UU KPK.
“Dengan disahkannya UU ini, kita khawatir, perubahan dalam revisi Undang-Undang KPK akan membuat badan ini menjadi lemah dalam menjaring para koruptor dan membuka peluang transaksi antara koruptor dan penyidik,” tegas Jayadi.
Sejak awal, kata Jayadi HMI menanyakan urgensi revisi UU KPK. Sebab banyak kritik, penolakan sekaligus kekhawatiran yang disampaikan berbagai pihak.
“Hal itu lantaran proses revisi terkesan dilakukan diam-diam, cepat dan pasal-pasal hasil revisi bermasalah serta dinilai berisiko melemahkan KPK,” kata Jayadi.
Sehari sebelumnya, saat berkunjung ke Gedung KPK, Ketua Umum PB HMI Zuhad Aji Firmantoro mengatakan, pengurus HMI di sejumlah daerah sudah diperintahkan untuk menggelar demonstrasi apabila revisi undang-undang tersebut sudah disahkan.

 

“Ke depan atau hari ini juga, sudah kami mulai menyerukan kepada cabang-cabang (HMI) untuk melakukan demonstrasi di wilayah masing-masing,” kata Zuhad di Gedung Merah Putih KPK.

Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa dan masyarakat ini dimulai dari flyover hingga menggelar orasi secara bergantian di depan Kantor DPRD Sulsel.
Abe