Bireuen, HMINEWS.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Bireuen menggelar aksi unjuk rasa yang menolak revisi undang-undang yang telah disetujui oleh anggota DPR dan Pemerintah, aksi tersebut digelar di halaman kantor DPRK Bireuen, Kamis, (19/9/2019).

Ketua HMI MPO Cabang Bireuen, Syibran Malasi, mengatakan bahwa aksi yang digelar aktivis hijau hitam ini merupakan instruksi Pengurus Besar HMI yang secara tegas menolak pelemahan KPK lewat revisi Undang-undang tersebut.

“Kami mengajak seluruh pimpinan DPRK Bireuen untuk sama-sama menolak revisi UU dasar yang telah disetujui oleh DPR RI dan Presiden, karena kami nilai itu adalah alasan untuk melemahkan lembaga KPK”, tegas Syibran yang juga Kordinator Lapangan aksi.

Syibran menilai, tujuh poin tentang revisi UU KPK dapat melumpuhkan lembaga yang selama dinilai getol menangkapi koruptor tanpa pandang bulu.

“Kami kira di balik revisi UU KPK ada permainan aktor yang ingin melumpuhkan KPK, karena mereka takut setiap korupsi yang mereka lakukan terungkap”, Jelas Syibran Malasi.

Tujuh poin revisi UU KPK yang telah disetujui oleh pihak DPR RI dan Presiden di antaranya terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen, pembentukan dewan pengawas KPK, pelaksanaan fungsi penyadapan, mekanisme penertiban surat perintah penghentian penyelidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.

Selanjutnya, kordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, selanjutnya mekanisme pengeledahan dan penyitaan, terakhir sistem kepegawaian KPK.