Pakar Hukum Tata Negara Refly menilai banyak dari masyarakat tidak percaya terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Refly Harun lewat Twitternya @ReflyHZ, masyarakat tidak percaya kalau revisi ini bertujuan untuk memperkuat lembaga antirasuah itu, tapi bertujuan untuk membuat KPK lumpuh.

“Trust, kepercayaan, itulah soalnya. Banyak dari kita yang tak percaya rencana revisi UU KPK akan memperkuat lembaga antirasuah itu. Malah sebaliknya: bagaimana membuat KPK lumpuh!” kata Refly, Jumat (6/9/2019).

Sebelumnya diketahui, rapat paripurna DPR kemarin mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi usul inisiatif DPR.

Revisi UU KPK ini mencakup setidaknya enam poin perubahan. Poin perubahan pertama yaitu kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.

Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru bisa dilakukan setelah dapat izin dari dewan pengawas. Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain.

Keempat, tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan, sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib dapat menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan.

Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK. Dewan Pengawas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

Dan yang keenam, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.