HMINEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO), Zuhad Aji Firmantoro menyerukan ke semua pihak untuk menahan diri dan meminta kepada penyelenggara pemilu untuk profesional bekerja sesuai amanah aturan yang berlaku.

“Tahap pemungutan suara telah usai. kini pemilu kita memasuki tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara. sistem rekapitulasi pemilu kita hari ini masih menggunakan sistem manual berjenjang yang transparan.

“Salah satu konsekwensinya adalah membutuhkan energi SDM yang banyak dan waktu yang cukup lama,” kata Zuhad Aji di Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Menurut Aji, transparansi rekapitulasi itu membuat smua pihak yang memiliki sumberdaya mampu secara cepat ikut menghitung perolehan suara para kandidat.

Namun, kata Aji pada akhirnya secara legal-formal tetaplah KPU yang memiliki wewenang akhir menentukan pemenang pemilu berdasar rekapitulasi suara terbanyak.

“Faktanya hari ini kita melihat fenomena dimana masing-masing pendukung paslon presiden dan wakil presiden mengklaim sebagai pemenang bukan berdasar hasil perhitungan KPU. efeknya membuat publik menjadi gaduh,” tutur Aji.

Untuk itu, lanjut dosen di Universitas Al-Azhar Jakarta ini, PB HMI menyerukan kepada penyelenggara pemilu untuk menjaga kepercayaan publik sebaik-baiknya dengan cara tetap bekerja secara profesional dan berintegritas.

“Khusus pada Bawaslu dan DKPP agar cepat menangani dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahap pemungutan suara lalu bersedia secara aktif menjelaskan hasilnya kepada publik,” harapnya.

Ia juga menghimbau kepada para kandidat paslon presiden dan wakil presiden untuk tidak berlebihan dalam merespon hasil hitung cepat.

“menahan diri agar tercipta suasana berbangsa dan bernegara yang kondusif,” jelasnua.

Kepada rakyat indonesia tetap fokus mengawal dan memastikan proses penyelenggaraan pemilu ini berjalan secara luber dan jurdil dengan terus memantaunya. jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran agar secepatnya melaporkan kepada Bawaslu setempat.

“Mari jaga keadaban kita dalam berbangsa dan bernegara dengan kesadaran bersama menjaga kedaulatan rakyat berdasarkan aturan hukum yang berlaku, karena kita adalah Indonesia,” pungkas Alumni Pascasarjana Fakultas Hukum UII ini.