HMINEWS.COM

 Breaking News

Laksanakan UU PA, Jangan Cuma Retorika “Reformasi Agraria”

Laksanakan UU PA, Jangan Cuma Retorika “Reformasi Agraria”
March 04
10:13 2019

HMINEWS.COM, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan menggelar kajian aktual tentang reformasi agraria Sekretariat HMI Cabang Jakarta Selatan, Minggu (3/3) kemarin.

Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Selatan, Dede Kholidin mengatakan, pihaknya  menganggap kajian ini penting terkait ramainya masalah reformasi agraria di kalangan masyarakat, baik akademisi hingga golongan awam.

“Masalah ini makin ramai lagi setelah masyarakat menyaksikan debat capres kedua. Dimana paslon 01 menegur paslon 02 untuk meyerahkan tanah yang dimiliknya,” kata Dede melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/3/2019).

Kajian aktual tentang reformasi agraria ini diisi oleh Dr Muchtar Lutfi. Menurutnya,  pembaharuan atau reformasi agraria yang disampaikan oleh pemerintah atau sering dikenal dengan bagi-bagi sertifikat dinilai terlalu berlebihan.

“Sejatinya jalankan saja UU Pokok Agraria 1960 yang sudah dibuat dengan tekad yang kuat dari pemerintah. Jangan karena menjelang Pilpres, lantas retorika yang disampaikan jadi ngawur,” kata Muchtar.

“Mungkin saja banyak yang nggak mengerti tentang hukum agraria, makanya keluarlah pernyataan reformasi agraria itu,” imbuhnya.

Muchtar mengungkapkan, semestinya yang harus  dijalankan pemerintah berpatokan pada kerangka UU PA  1960.

Adapun lima prinsip  dasar terbentuknya UU PA 1960 yaitu, pembaharuan hukum agraria, artinya agraria kolonial menuju hukum agraria nasional.

Selain itu, menjamin kepastian hukum penghapusan hak asing dan konsensi kolonial atas hak-hak tanah di Indonesia.

Berikutnya, perombakan struktur penguasaan tanah Sebagai wujud implementasi atas Pasal 33 UU 1945, Salah satunya di ayat 3 (Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat).

Itulah lima prinsip dasar atas terbentuknya susunan UU PA 1960. Jadi itu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan keberanian yang kuat.  Kalau nggak berani nggak usah banyak bicara kesana-sini,” tegas Muchtar.

Dengan demikian Dede Kholidin berkesimpulan bahwa prasyarat utama reformasi agararia adalah kemauan dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah. Diantaranya data agraria yang akurat dan terbuka.

“Karenanya kami mengimbau pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan UU PA 1960, bukan cuma retorika atau janji kampanye  reformasi agraria,” pungkas Dede.[]

About Author

Redaksi

Redaksi

Redaktur di hminews.com. Kirim tulisan anda di email Redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.