HMINEWS.COM, JAKARTA — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menyelidiki praktek jual beli jabatan rektor UIN Alauddin Makassar.

Hal tersebut menyusul pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, terkait dugaan adanya praktek jual beli jabatan rektor di beberapa kampus di Indonesia. Termasuk di UIN Alauddin Makassar yang melibatkan Musafir Pababari, karena diduga terlibat dalam jual beli kursi rektor senilai Rp 5 miliar rupiah.

“Pernyataan Mahfud MD perlu ditelisik lebih jauh dan dalam oleh pihak terkait. Termasuk oleh lembaga anti rasuah KPK,” kata tegas Sekertaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Najamuddin Arfah, Sabtu (23/3/2019).

Mantan Ketua HMI Cabang Makassar ini juga menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki penyataan Mahfud MD. Menurutnya, keterangan Mahfud MD saat tampil di ILC beberapa waktu lalu itu dapat jadi petunjuk.

Apa yang disampaikan oleh Mahfud tentang dugaan tersebut, menurutnya bisa menjadi indikasi kuat dugaan adanya praktek korupsi yang mencoreng institusi pendidikan tanah air. Bukan hanya di UIN Alauddin Makassar.

“Jika memang benar tentu harus segera diungkap. Dan jika tidak perlu diclearkan agar tidak mencoreng nama baik pendidikan,” tegasnya.

Dugaan jual beli jebatan diungkapkan Mahfud MD melalui talkshow politik hukum Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan stasiun televisi TV One, Selasa (19/3/2019) lalu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK),Mahfud MD mengatakan, seorang mantan calon Rektor UIN Alauddin, Andi Faisal Bakti sempat dimintai membayar (menyogok) Rp 5 miliar agar bisa menduduki jabatan Rektor UIN Alauddin.

Andi Faisal Bakti adalah pemenang atau peraih suara terbanyak pada pemilihan Rektor UIN Alauddin yang berlangsung, 7 Agustus 2014. Namun, hasil pemilihan dianulir hinggaAndi Faisal Bakti batal dilantik.

Abe