HMINEWS.COM, SULTRA –– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Kendari menuntut pemerintah untuk menolak pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, pada Rabu (6/3/19).

Bukan hanya HMI, melansir mongabay.co.id, sekitar 300 warga mendatangi kantor gubernur, didampingi organisasi mahasiswa seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan LMND Kendari. Mereka bersatu dalam elemen bernama Front Rakyat Sultra Bela Wawonii.

Wawonii, merupakan pulau kecil di Sultra, seluas 715 kilometer persegi, tetapi dikerubuti belasan izin tambang. Demonstrasi warga mendesak Gubernur Sultra, mencabut sekitar 15 izin tambang di Wawonii, digelar di Kantor Gubernur.

Di depan gerbang Kantor Gubernur Sultra, mahasiswa menggelar teatrikal dan kubur diri. Dalam teatrikal mereka menggambarkan tanah Wawonii, yang dulu penuh nyiur nan rimbum, seketika berubah. Kelapa tumbang dan tanah dikeruk investor tambang.

Pada demo ini, warga dan mahasiswa juga ada menggelar long march dari Kampus Universitas Halu Oleo (Unhalu) hingga ke depan kantor gubernur. Sampai di kantor gubernur, massa mendorong barikade polisi dan Satpol PP. Demosntrasipun berakhir panas.

Aparat berjatuhan menghalau warga. Massa akhirnya berhasil masuk ke halaman Kantor Gubernur Sultra. Tak mau kalah dari warga, anggota Polres Kendari menembakkan gas air mata tepat di tengah-tengah demonstran. Bukan cuma sekali, ledakan gas air mata terdengar puluhan kali.

Tercatat, ada 11 orang luka, baik warga maupun polisi. Kaca kantor gubernur pecah, pelayanan publik pun juga lumpuh. PNS dan honorer sibuk menyaksikan warga dan aparat bentrok.

“Kawan kami dipukuli Pol PP dan Polisi seperti binatang. Walau sudah terjatuh masih juga dipukuli menggunakan rotan,” kata Mando, kordinator lapangan.

Mando mengatakan, aksi mereka adalah aksi damai. Warga hanya ingin bertemu Gubernur, H. Ali Mazi, agar mencabut 15 IUP di Wawonii. Mando juga kecewa atas sikap Wakil Gubernur, Lukman Abunawas.

Gubernur Lambat Cabut Izin

Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, dinilai lambat mencabut IUP di Wawonii. Gubernur juga terkesan membiarkan masalah ini berlarut dan rela melihat korban berjatuhan.

Mando, kordinator warga menolak tambang mengatakan, masalah di Wawonii, sudah disampaikan sejak kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018.

Kala Ali Mazi menginjakkan kaki di Wawonii, kata Mando, warga sudah menyampaikan keluhan soal tambang.

Kala itu, Ali berjanji siap menolak pertambangan di Pulau Kelapa itu. Setelah duduk jadi gubernur, Ali seakan lupa ingatan. Hal itu terlihat pada program 100 hari Ali Mazi.

“Tak ada penyelesaian konflik Wawonii. Kami sampaikan lewat demo di DPRD Sultra, hasilnya DPRD mengeluarkan rekomendasi agar gubernur segera mencabut IUP. Sampai sekarang, masuk 2019, IUP tidak juga dicabut,” kata Mando.

Mando mengatakan, masalah tambang di Wawonii, menabrak setidaknya dua aturan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Peraturan Pemerintah Sulawesi Tenggara tahun 2014.

Abe