HMINEWS.COM, Beberapa hari terakhir publik dihebohkan dengan rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir sebagai terpidana kasus terorisme. Wacana ini disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yang tidak lain adalah tim hukum dari Joko Widodo sebagai Calon Presiden RI Nomor Urut 01.[1]  Pembebasan ini dilakukan dengan harapan adanya kebijakan Presiden Jokowi untuk melunakkan persyaratan bebas peraturan dalam peraturan perundang-undangan terhadap Abu Bakar Ba’asyir.[2]

Pembebasan ini mengeluarkan batal dilakukan Presiden Jokowi mengatakan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir dengan alasan kebebasan dan dilakukan dengan pembebasan bersyarat yang berarti harus dilakukan pembebasan harus terpenuhi menurut hal yang mendasar, yaitu setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]  Sementara disisi lain, Abu Bakar Ba’asyir menolak adanya ikatan tertentu terhadap pembebasan bersyarat dengan beberapa persyaratan dokumen, termasuk di dalamnya adalah ikrar setia terhadap NKRI.[4]

Terkait hal tersebut diatas, PB HMI melihat dari beberapa aspek yang perlu ditelaah lebih lanjut: Pertama, kapasitas Yusril Ihza Mahendra untuk memohon wacana menyediakan pembebasan untuk Abu Bakar Ba’asyir. Yusril mengutip tentang mendapatkan tugas oleh Presiden Jokowi untuk menelaah pembebasan bersyarat, dan dalam mengkaji isi UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan serta PP 28/2006 dan PP 99/2012 khusus terkait pembebasan bersyarat.[5]

Hal ini berarti memberikan preseden yang buruk, karena terlihat sebagai Presiden Jokowi tidak mampu memposisikan diri sebagai Presiden atau Calon Presiden. Kapasitas Jokowi sebagai presiden akan tepat jika diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir dan kemunculan wacana tersebut ke publik dilakukan oleh pejabat pemerintah. Akan tetapi sebaliknya, tugas ini diberikan kepada Yusril yang dapat membantah bahwa Jokowi memberikan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai Calon Presiden.

Campur aduknya antara kompetensi Jokowi sebagai Presiden atau Calon Presiden telah diprediksi sebelumnya karena sangat rentan Calon Presiden dari petahana akan menggunakan kekuasaanya sebagai Presiden untuk kepentingan politik tertentu dalam pencalonannya. Oleh karena itu penting untuk mengkaji kembali keberadaan wacana untuk Cuti sebagai Presiden selama masa pemilihan presiden, atau tindakan elegan untuk negarawan Jokowi untuk mengundurkan diri sebagai Presiden karena mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Hanya ini-mata untuk menjernihkan dirinya dari adanya konflik kepentingan sebagai Presiden atau Calon Presiden

Disisi lain, wajar kompilasi publik menilai pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir adalah gimmick politik untuk melihat tanggapan dari konstituen yang pada akhirnya dipahami dengan elektabilitas calon petahana dalam memenangkan pertarungan suara dari karma muslim Abu Bakar Ba’asyir adalah salahsatu tokoh muslim. Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir adalah masalah hukum yang harus dijawab dengan solusi hukum. Bukan persolan politik yang pada akhirnya hanya membuat kegaduhan masyarakat karena tujuan utama bukan pertimbangan yang disetujui, melainkan diasumsikan ingin mengambil efek dari yang dimaksud pada kenyatannya pada pemilihan pemilih dalam pemilihan presiden.

Kedua, lihat pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir sebagai narapidana teorisme dalam perbincangan hukum dapat disetujui pada ketentuan Pasal 14 Huruf K UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Pasal 82 dan 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Pembicaraan, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat-syaratnya adalah

Dapat membantu sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara meminta bantuan yang diminta;

memiliki hukuman paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa penjara, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa hukuman tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

telah memenangkan asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa lalu yang harus dijalani; dan

telah membuktikan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi hukuman dan menyatakan ikrar: kesetiaan bagi NKRI oleh tertulis.

Dalam hal ini telah disetujui dalam peraturan perundang-undangan terkait persyaratan apa saja yang disetujui dalam pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Namun, pada realitanya Abu Bakar Ba’asyir menolak beberapa persyaratan yang diajukan sebagai persyaratan pembebesan bersyarat dengan alasan-alasan tertentu. Beberapa syarat yang ditolak oleh Abu Bakar Ba’asyir terkait dengan pengakuan atas perbuatan yang dilakukan dan ikrar setia pada pancasila.[6]

Oleh karena itu, jalan untuk melakukan pembebasan bersyarat terhadap Abu Bakar Ba’asyir telah ditutup oleh hukum.

Jika Presiden Jokowi tetap memegang teguh temuanannya untuk mengedepankan sisi sebagai pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir, maka dapat dilakukan dengan beberapa langkah hukum. Alasan Presiden Jokowi untuk tetap berpegang pada aturan hukum tetap menjadi hal yang harus diapresiasi, namun pembebasan bersyarat tetap dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum dengan cara merevisi ketentuan dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 untuk mengubah persyaratan untuk pembebasan bersyarat sesuai kebutuhan teori narapidana.

Abu Bakar Ba’asyir sesuai dengan prosedur hukum. Peraturan tentang pembebasan bersyarat menjadi hal yang sama karena tidak ada pengkhususan untuk Abu Bakar Ba’asyir, berlaku untuk semua narapidana terorisme. Disisi yang lain, publik akan menilai Presiden menyetujui apa yang menjadi pembebasan bersyarat dengan kebebasan tetap dan tetap berpedoman pada aturan hukum.

Jika langkah ini tidak diambil, maka dapat diasumsikan beberapa hal yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, yaitu: 1) Presiden Jokowi Plin Rencana mengambil beberapa kebijakan yang diambil dengan mempelajari yang dibuat. Bukan sebaliknya merespons setelah menjadi polemik di publik; 2) Wacana Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir hanya menjadi manuver politik atau gimmick politik untuk kepentingan elektabilitas dalam pemiluJokowi sebagai Calon Presiden Petahana.

Penulis: Ketua Komisi Hukum PB HMI, Muhtar Yogasara.

[1]  Dalam  https://news.detik.com/berita/d-4397644/pengacara-yusril-temui-baasyir-sebagai-lawyer-capres-jokowi ., Diakses tanggal 24 Januari 2019.

[2]  Dalam  https://news.detik.com/berita/4391543/yusril-abu-bakar-baasyir-bebas-tanpa-syarat ., Diakses tanggal 24 Januari 2019.

[3]  Dalam  https://news.detik.com/berita/4395301/jokowi-pembebasan-abu-bakar-baasyir-bersyarat-setia-nkri ., Mengakses tanggal 24 Januari 2019.

[4]  Dalam  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46942952 ., Diakses tanggal 24 Januari 2019.

[5]  Dalam  https://news.detik.com/berita/d-4395547/yusril-kembalikan- manajemen-pembebasan-abu-bakar-baasyir-ke-pemerintah., Mengakses tanggal 24 Januari 2019.

[6]  Dalam  https://nasional.tempo.co/read/1167303/baasyir-tolak-ikrar-setia-ke-nkri-pengacara-merasa-tak-bersalah/full&view=ok  dan  https: //www.cnnindonesia. com / nasional / 20190121111155-20-362423 / menilik-alasan-abu-bakar-baasyir-tolak-setia-pada-pancasila ., diakses tanggal 24 Januari 2019.