HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO  angkat bicara tentang kasus diskriminasi umat Muslim Uighur di Provinsi Xianjiang, Cina yang diduga dilakukan oleh Pemerintah China.

Ketua Umum PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro mengungkapkan, meski sampai hari ini China masih terus menyangkal adanya diskriminasi yang mengarah pada pelanggaran HAM terhadap umat islam etnis Uighur yang bermukim di Xinjiang, namun munculnya beberapa fakta menunjukkan sebaliknya.

“China berdalih perlakuan diskriminatif terhadap banyak muslim uighur karena tuduhan terorisme dan separatisme. Sebuah tuduhan yang tidak pernah dibuktikan melalui proses peradilan yang adil dan terbuka,” kata Zuhad Aji Firmantoro kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Bahkan, menurut Aji,  semakin banyak bermunculan fakta-fakta mengerikan tentang perlakuan pemerintah China terhadap muslim Uighur.

Beberapa fakta itu seperti tiadanya bukti yang diungkap berkaitan dengan penangkapan muslim Uighur, masih diizinkannya penggunaan bukti pengakuan paksa dalam proses peradilan, melekatkan identitas keagamaan dalam definisi terorisme, penutupan situs-situs website Uighur.

“Tiadanya jaminan kepastian hukum dan jaminan keslamatan raga serta jiwa dalam kamp-kamp indoktrinasi politik (juga disebut pusat-pusat pendidikan ulang) yang diperuntukan bagi Uighur, penghancuran masjid, adanya laporan pengambilan organ tubuh tahanan politik uighur dan banyak hal lainnya,” beber Aji.

Olehnya itu, lanjut Aji, atas fakta dan penyangkalan tersebut, PB HMI telah secara resmi mengirimkan surat kepada menlu RI agar Indonesia turut serta secara aktif mengatasinya.

“Salah satu caranya adalah dengan mendorong PBB membentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi,” ungkap Aji.

PB HMI juga mendorong agar pemerintah China bisa bekerjasama dalam hal mengungkap fakta yang terjadi di Uighur.

” Kita menginginkan supaya pemerintah China juga mengijinkan tim pencari fakta itu melaksanakan tugasnya menginvestigasi dugaan diskriminasi tersebut,” tutup Aji.[]