HMINEWS.COM, Dugaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP)  secara Gelap Oleh Gubernur Maluku Utara, sebagaimna pernyataan yang keluar dari mulut salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Utara, mendapat perhatian serius dari Indonesian Agrarian Reform Movement (INFORM).

Sebelumnya Sahril Taher selaku Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara, mengancam akan melaporkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba ke Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dugaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan yg dinilai inprosedural.

Menurut Ketua Umum INFORM, Alialudin Hamzah, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana peraturan perundang undangan yang beralaku, sudah pasti ada unsur kesengajaan yang bermuara pada dugaan pemalsuan dokumen, penyalagunaan kewenangan, suap, hingga tindakan korupsi.

“Kasus ini perlu ditindaklanjuti karena bermuara pada pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, suap, hingga tindakan korupsi. itulah mengapa pentingnya proses pengembangan kasus oleh KPK guna memberikan titik terang penyelesaian kasus ini” Ungkap Ali, Jumat (29/9).

Terkait Pernyataan wakil rakyat di atas yang menyudutkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, Ali menegaskan agar supaya peryataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, supaya kesannya DPRD benar-benar berbuat untuk rakyat.

“Pak Sahril Taher wajib membuktikan ucapanya kepada publik maupun KPK, jangan ada kesan kasus ini dipolitisir. Padahal sudah kita ketahui Pengelolaan lahan dalam usaha Pertambangan selain dapat memicu sengketa lahan juga rusaknya lingkungan hidup masyarakat akibat lemahnya pengawasan pemerintah. Oleh karenaya Kami tetap akan Laporkan ke KPK terkait kasus ini Senin nanti” Tuturnya.

Sebelumnya Tim Indonesian Agrarian Reform Movement telah mendatangi Humas KPK soal Kasus ini, kedatangan mereka guna mempertanyakan laporan wakil rakyat sebagaimana yang disinyalir pada Juli 2017 lalu. Humas KPK pun bingung terkait dengan laporan yang dimaksudkan oleh wakil rakyat tersebut.

“Kami ke KPK untuk mempertanyakaan laporan tersebut malah humasnya KPK ikut bingung dan tidak tahu menahu soal itu” Papar Ali.

Ali menambahkan, agenda besok ke KPK untuk berdiskusi soal kasus ini, sebab kasus ini sudah pernah mendapat tanggapan dari pihak KPK, Tutup Ali. (HZN)