HMINEWS.COM

 Breaking News

Perbankan Syariah Sebagai Lokomotif Perekonomian Bangsa

Perbankan Syariah Sebagai Lokomotif Perekonomian Bangsa
July 23
07:29 2017

Dalam sektor keuangan, perbankan Islam telah lama berperan dalam menggerakkan perekonomian, baik secara global maupun untuk perekonomian di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia baru mulai beroperasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut salah satu pasalnya memungkinkan atau memberi peluang untuk bank menyalurkan kreditnya berdasarkan bagi hasil.

Seiring berjalannya waktu , Industri perbankan syariah sangat istimewa dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah menjadi Lokomotif dan pelopor  utama yang ikut mendorong perkembangan industri non-bank syariah lainnya dalam sistem keuangan nasional. Perkembangan yang pesat dari Industri perbankan syariah kemudian melahirkan Industri Asuransi Syariah (takaful), pasar modal syariah, pembiayaan syariah, koperasi syariah dan reksadana syariah.

Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen mempunyai otoritas yang berkewajiban mengembangkan, mengatur dan mengawasi Industri perbankan syariah. Bank Muamalat Indonesia,  adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan oprasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan  Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendikiawan muslim dan pengusaha  serta masyarakat luas. Pada tahun 1994 Bank Muamalat Indonesia telah menjadi bank devisa, produk pendanaan yang menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual-beli, bagi hasil, dan sewa.

Pada tanggal 3 Maret 2009, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagai salah satu bentuk dukungan dan komitmen pemerintah dalam memajukan industri keuangan dan perbankan syariah nasional. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan  juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  No. 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang, dimana undang-undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas , modal ventura dan perusahaan pembiayaan lain yang menyelenggarakan  pengelolaan dana masyarakat.

Berdasarkan data statistik dari OJK Hingga April 2016, jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), DAN 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  (BPRS).  Bank Syariah antara lain: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah dan lain-lain. Peranan perbankan syariah terhadap perekonomian adalah prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan ekonomi. Selain itu promosi halal juga menaikan investasi  keungan syariah karena keuntungan yang didapat lebih transaparan dan merata serta menjadi  lokomotif pemacu usaha ekonomi Kerakyatan.

Penulis: Achmad Irfan, S.E, M.Pd. Staf Komisi Ekonomi PB HMI MPO/Direktur Monitoring Education and Finance (MEDIAN)

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.