HMINEWS.COM, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah. Perppu tersebut merupakan perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebagai Peraturan yang dikeluarkan dalam keadaan “genting” menurut penilaian “subyektif” Presiden Jokowi, Perppu tersebut merubah beberapa hal esensial dalam UU sebelumnya, yakni berkenaan dengan hal-hal yang dilarang bagi Ormas, mekanisme pembubaran dan pencabutan status badan hukum Ormas, serta Sanksi yang dapat dijatuhkan bagi Ormas.

Dalam hal Pembubaran Ormas, UU sebelumnya menempatkan Ormas dan Pemerintah dalam posisi yang equal, yakni diantara keduanya diletakan lembaga Peradilan yang akan mengadili dan menjatuhkan putusan, tatkalah Pemerintah menganggap Ormas tertentu melanggar ketentuan yang dilarang dalam UU Ormas. Adanya forum judicial sebagai penengah, dikarenakan keberadaan Ormas merupakan pengejawantahan Hak berkumpul dan berserikat yang dijamin konstitusi.

Disamping itu, penyelesaian sengketa yang menyangkut HAM melalui lembaga Peradilan, merupakan hal yang mutlak dalam negara yang menganut prinsip negara hukum, seperti halnya Indonesia yang mengakui hal tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menabrak itu semua. Argumen Pemerintah tentang asas Contrarius Actus yang juga dimuat dalam Ketentuan Menimbang Perppu ini, adalah hal konyol dan mengada-ada. Asas Contrarius Actus adalah asas yang umum dalam hukum Administrasi Negara. Sementara Perppu dikeluarkan untuk menanggulangi kegentingan yang memaksa. Adalah aneh jika kegentingan yang memaksa tersebut kemudian direspon dengan asas yang berlaku dalam keadaan normal. Pemerintah terlihat sangat tidak cerdas dengan Perppu ini.

Yang kedua, berkenaan dengan dimuatnya ketentuan pidana, bahkan sampai pada sanksi penjara seumur hidup. Disini jelas ada upaya dari pemerintah untuk menjadi diktator. Bagaimana tidak, Perppu yang telah memberikan kewenangan secara sepihak bagi pemerintah untuk melanggar hak konstitusional warganya, dilengkapi pula dengan sanksi pidana sampai seumur hidup. Maka adalah wajar jika pemerintah dinilai sedang belajar menjadi diktator baru di era global yang sudah terbuka.

Atas berbagai uraian di atas, maka Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta mengambil sikap sebagai berikut:

  1. Menganggap bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan tindakan Rezim Jokowi untuk meruntuhkan Negara Hukum Indonesia dengan memakai dalih hukum.
  2. Mendukung dan menghimbau kepada seluruh Ormas untuk berasatu padu, melawan Pemerintahan Diktator melalui cara-cara yang sah dan konstitusional.
  3. Mendukung dan menghimbau kepada seluruh Ormas untuk berasatu padu, melawan Pemerintahan Diktator melalui cara-cara yang sah dan konstitusional.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada semua pihak. Semoga bangsa dan negara ini senantiasa mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT.

Himpunan Mahasiswa Islam

Cabang Jakarta

Riduan Syah

Ketua Umum