HMINEWS.COM

 Breaking News

Mendudukan Kembali Peran DPD Dalam Sistem Ketatanegeraan Kita

Mendudukan Kembali Peran DPD Dalam Sistem Ketatanegeraan Kita
April 07
13:21 2017

Polemik pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyita perhatian rakyat seantero Indonesia. Bagaimana tidak, sebagai lembaga negara, DPD yang berisi perwakilan tokoh terbaik dari setiap daerah justru menampilkan pertunjukan kerusuhan sidang seperti yg kerap kali terjadi di sidang-sidang yang dilakukan mahasiswa.

Kerusuhan tersebut bukan tanpa alasan, diabaikaannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 dan Nomor 38 P/HUM/2016 perihal periodesasi pimpinan DPD semakin menegaskan bahwa negara ini memang menganggap hukum sebagai panglima, tetapi politik tetaplah raja.

Agar tidak menyita energi terlalu banyak dan kehilangan momentum, ada baiknya masyarakat Indonesia jernih dalam menyikapi polemik tersebut dengan melihat setiap permasalahan sejak dari akarnya. DPD merupakan lembaga yang lahir dari rahim reformasi dengan semangat melepaskan peran dominan pemerintah, yang pada sebelum era orde baru tidak ada mekanisme kontrol dari lembaga lain (check and balances).

Pada awalnya, DPD semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR dan DPD. Dengan sistem bikameral itu, diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan mekanisme double check, yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia secara relatif, dapat disalurkan dengan basis sosial lebih luas, dengan komposisi DPR merupkan cermin representasi politik (political representation),  sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation).

Tetapi ide gagasan yang luhur tersebut mendapat tantangan yang keras dalam pergulatan politik kepentingan di Indonesia, sehingga sampai saat ini yang disepakati dalam konstitusi kita adalah terbatas pada mengajukan dan ikut membahas RUU, serta mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, yang keduanya baik RUU dan UU berkaitan dgn daerah dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, tanpa diberi kewenangan untuk memberikan keputusan pada rapat paripurna DPR, sehingga hanya sebatas memberikan pandangan tapi tidak bisa memberikan sikap “tolak atau setuju”.

Dengan kewenangan yang minim tersebut disokong oleh biaya operasional anggaran yang tidak minim, tentu energi bangsa hari ini dapat dikelola dan dilokalisir untuk fokus kepada beberapa hal yang memang menyelesaikan permasalahan inti, tidak berkutat pada penyikapan dinamika yang cenderung reaktif dan reaksioner. Ada dua hal jalan keluar terhadap solusi tersebut, pertama, perkuat DPD atau bubarkan. DPD dalam hal ini perlu didudukan kembali sesuai dengan cita-cita pembentukannya, dengan memperkuat kewenangan sebagai penyeimbang lembaga negara lain, atau membubarkannya sekalian, mengingat kecilnya peran dan tidak sedikitnya anggaran yang telah digunakan oleh lembaga tersebut. Kedua, negara dalam hal ini pemerintah, perlu meneguhkan kembali jargon revolusi mental, memberikan pendidikan karakter yang baik melalui penanaman nilai-nilai moralitas dan budaya. Peran ini selain merupakan tanggung jawab negara juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai kita mengkritik DPD, tapi kita sendiri di forum-forum organisasi juga tidak kalah mempertunjukan adu gulat fisik, bukan gagasan.

Penulis: Ahmad Mega, Staf Komisi Hukum dan HAM PB HMI

About Author

redaksi

redaksi

kirim tulisan anda ke: redaksi@hminews.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.