HMINEWS.COM

 Breaking News

PB HMI MPO Minta KPK Tuntaskan Kasus E-KTP

PB HMI MPO Minta KPK Tuntaskan Kasus E-KTP
March 13
20:45 2017

HMINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 28 Februari 2017 lalu telah menyelesaikan dakwaan terhadap dua orang pelaku korupsi proyek e-KTP yang sebelumnya pejabat di lingkungan Kemendagri yakni Saudara Irman dan Sugiarto.

Kemudian kedua terdakwah itu menyebut sejumlah nama Anggota DPR dan beberapa pejabat eksekutif yang seharusnya bersih dari tindak kejahatan korupsi.

Seperti yang disampaikan Ketua KPK, Agus Raharjo, bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu akan ada tersangka baru dalam waktu dekat ini.

Menanggapi hal itu, Dalam keterangan persnya, Senin (13/3), Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO), Muhammad Fauzi mengatakan, bahwa kasus korupsi e-KTP itu mengingatkan bangsa Indonesia bahwa korupsi merupakan “white collar crime” sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan secara masif, sistematis, dan terstruktur.

“Kasus besar seperti Bulog gate, BLBI, Century, pengadaan Al Qur’an, Hambalang, Cek Pelawat, impor daging sapi dan lain-lain selalu melibatkan oknum legislatif dan eksekutif. Deretan kasus di atas menunjukan adanya praktik korupsi berjamaah antara legislatif dan eksekutif yang tidak bisa lagi kita diamkan dan harus kita lawan bersama,” kata Fauzi.

Oleh karena itu, dalam perkara kasus  e-KTP,  PB HMI meminta KPK untuk menuntaskan persoalan itu hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh selesai pada kedua aktor yang sudah ditangkap. KPK harus mengembangkan kasus, memeriksa nama-nama penerima penyalahguna dana e-KTP dan tidak gentar menetapkan tersangka baru.

“Upaya KPK dalam membuka kasus ini harus didukung oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan cara membantu dan tidak menghalangi KPK untuk memeriksa Menteri dan Kepala Daerah saat ini yang diduga menerima dana e-KTP tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, PB HMI MPO menyatakan sikap:

  1. Mendukung upaya KPK dalam membongkar kasus korupsi e-KTP secara menyeluruh dan memeriksa nama-nama penerima dana korupsi e-KTP secara terbuka tanpa tebang pilih.
  2. Mendesak Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bersikap tegas, dan membantu KPK dalam  memeriksa Menteri dan Kepala Daerah yang diduga terlibat dalam korupsi e-KTP.
  1. Menghimbau kepada kader HMI seluruh Indonesia dan segenap elemen masyarakat untuk memantau dan mengawasi perkembangan kasus e-KTP secara bersama.
  2. Menghimbau kepada seluruh elemen organisasi masyarakat dan keagamaan yang ada di Indonesia untuk menjadikan anti korupsi sebagai ideologi jihad yang perlu disebarluaskan demi terwujudnya indonesia yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.
  3. Menginstruksikan kepada pengurus Cabang HMI seluruh Indonesia untuk siaga 1 melawan segala upaya pelemahan KPK dalam pemberantasan  korupsi.[]

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.