HMINEWS.COM, Jakarta- Polda Metro Jaya dikabarkan menangkap 5 Fungsionaris Pengurus Besar HMI (DIPO) yang berkantor di Graha Dipo 16 Sultan Agung, Jaksel Senin (7/11) pukul 23.00 WIB. Penangkapan fungsionaris PB HMI tersebut terkait dengan aksi demonstrasi 04 November yang lalu.

Hal tersebut mengundang reaksi dari Ketua Umum PB HMI (MPO) yang berkantor di Tanjung Barat, Jagakarsa Jaksel Muhammad Fauzi.

Dalam keterangan Persnya, Fauzi mengatakan bahwa dirinya mengutuk keras upaya paksa yang di lakukan oleh aparat Kepolisian Polda Metro Jaya terhadap Sekjen dan beberapa Fungsionaris PB HMI (Dipo).

“Upaya paksa tersebut bertentangan dengan Standar Penindakan dan Penangkapan sebagaimana di atur dalam Peraturan internal Kepolisian”. Kata Fauzi, Selasa, (8/11).

Menurutnya, Penangkapan yang dilakukan secara paksa tersebut tidak memenuhi standar yang diatur dalam Perkapolri. Karena penangkapan secara paksa hanya dapat dilakukan setelah kepolisian melayangkan dua kali surat pemanggilan.

“Ini kan tidak ada kejelasan status, apakah sebagai saksi atau tersangka?, Adapun seandainya statusnya adalah tersangka, harus berdasarkan surat penangkapan”, Ujar Fauzi

Fauzi menyesali tindakan aparat Polda Metro Jaya yang dinilai sangat tidak berdasar dan sporadis, karena hanya menerangkan tindakan tersebut buntut dari aksi damai 4 November yang lalu.

Ia juga menilai bahwa Aparat Kepolisian terkesan terburu-buru memaksa tanpa menghormati Asas Praduga tak bersalah.

“Seharusnya Polda Metro Jaya terlebih dahulu melakukan gelar perkara untuk memastikan validitas kronologis dan kekuatan alat bukti baru kemudian pemanggilan”, Sesalnya

Fauzi meyakini bahwa penangkapan tersebut adalah bagian dari skenario politik rezim dan upaya sistematis mendiskreditkan HMI.

“Sebaiknya pihak Kepolisian membebaskan para aktivis tersebut, dan Fokus tuntaskan proses hukum Ahok”, Tegas Fauzi

Oleh karenanya, dalam kondisi demikian, sebagai solidaritas perjuangan dengan tegas PB HMI MPO mengutuk keras tindakan aparat kepolisian tersebut, dan akan bersinergi dengan PB HMI Graha Dipo 16 untuk menindaklanjuti persoalan ini.