HMINEWS.COM, Mataram- Ketua Presidium Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD mengatakan bahwa konsepsi pemerintahan yang dikelola secara masyarakat madani sangat tepat untuk merawat masa depan Indonesia. hal tersebut disampaikan Mahfud MD pada acara Temu Nasional alumni HMI di Mataram, Sabtu (3/09/2016)

Menurut Mahfud, masa depan Indonesia akan tertata dengan baik jika kebersatuan dalam keberagamanan itu dikelola dengan proses-proses dan mekanisme demokrasi yang dikawal dengan penegakan hukum.

ia juga mengatakan bahwa “Indonesia bersatu dalam perbedaan sudah diakui tidak hanya oleh bangsa kita saja, tetapi juga diakui oleh masyarakat seluruh dunia, mengagumi keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhineka Tinggal Ika”, Kata Mahfud

Lebih lanjut, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan, banyak yang mengatakan jika Indonesia merupakan laboratorium yang tepat dalam mewujudkan kebersamaan maupun kebersatuan.

Diakuinya bahwa dalam merawat kebersatuan dan keberagaman itu harus melalui mekanisme demokrasi, sebab berbagai kelompok dan suku yang ada harus diberikan kesempatan untuk menyatakan aspirasi politik.

“Proses demokrasi akan tumbuh dengan sehat jika proses demokrasi berkembang dengan sehat pula,” terangnya.

Karena itulah penegakan supremasi hukum yang tegas sangat diperlukan, mengingat demokrasi tanpa adanya penegakan hukum akan menjadi demokrasi yang liar. Namun sebaliknya jika hukum kalau tidak di buat secara demokratis menjadi elitis dan bersifat sepihak.

Mahfud MD juga menyampaikan bahwa saat ini bangsa Indomesia sedang menghadapi berbagai persoalan baik radikalisme yang cenderung memecah ideologi dan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana permasalasahan radikalisme itu bersumber dari ketidak adilan dan tidak tegaknya hukum.

Sementara itu, temu nasional alumni HMI ini dihadiri oleh sejumlah tokoh di antaranya Ketua DPD RI Irman Gusman, Tokoh HMI Akbar Tandjung, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, Wali Kota Mataram Ahyar Abduh, Anggota DPRD Provinsi NTB, dan sejumlah tokoh HMI lainnya serta ribuan kader HMI se Indonesia.