HMINEWS.COM- Krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh muslim rohingya yang terus berlanjut, permasalahan ini menjadi perhatian serius Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO). Muhammad Fauzi, ketua umum PB HMI mengingatkan bahwa krisis kemanusiaan dan upaya genosida yang terjadi terhadap muslim Rohingya di Myanmar merupakan permasalahan umat Islam Asia Tenggara. (29/06/2016)

“Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, tidak hanya masalah muslim Rohingya semata. tapi ini permasalahan umat Islam Asia Tenggara”. Ungkap Fauzi

Fauzi juga menyampaikan bahwa HMI sangat prihatin dengan krisis yang dihadapi Rohingya tersebut, oleh karenanya ia berharap krisis kemanusiaan dan upaya genosida terhadap masyarakat muslim Rohingya ini menjadi perhatian Umat Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Ruslan Arief BM juga menambahkan bahwa etnis Rohingya tanpa hak kewargaan, dan negara-negara ASEAN terkesan membiarkan karena negara-negara Asean menganut Principle of Non-Interference.

“Di Myanmar penguasa junta militer yang berkuasa di sana melakukan tindakan anti-kemanusiaan terhadap komunitas muslim Rohingya. Perlu digarisbawahi, tindakan politik Junta Militer ialah hak kewargaan 1,3 juta muslim Rohingya tidak diakui. Orang Rohingya dianggap imigran gelap dari Bangladesh, padahal mereka telah menetap berabad-abad di Myanmar. Selain itu negara-negara ASEAN juga diam karena menganut Principle of Non-Interference. perlu dukungan publik yang luas agar bisa mendorong kebijakan terhadap krisis ini”

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga berharap adanya penggalangan dan kampanye masif tentang krisis muslim Rohingya.

“HMI berharap dilakukan penggalangan dan kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran publik akan krisis Rohingya. Selain itu harus ada rekomendasi kebijakan yang bisa menjadi solusi, pesoalan pengungsi Rohingya di Aceh dan genosida yang terus berlangsung di Myanmar, kita tidak bisa hanya mengurusi pengungsi saja, namun abai dengan persoalan mendasar dari krisis. Pengambil kebijakan perlu didorong untuk memberikan solusi dan kebijakan yang jelas.” Ujar Ruslan.

Sebelumnya di akhir Juni 2016, kembali terjadi konflik antara umat Buddha dan Muslim Myanmar untuk pertama kali sejak pemerintah baru dilantik. Massa menyerang seorang pria Muslim, menjarah rumahnya, dan menghancurkan pembangunan sebuah masjid. Selain itu, pernyataan Suu Kyi kepada Reporter Khusus untuk Hak Asasi Manusia-PBB bahwa pemerintah Myanmar tetap bersikeras menghindari penggunaan istilah “Rohingya” (Senin, 20/06), menunjukkan diskriminasi masih terus berlangsung.