HMINews.com – Koordinator Nasional Korps HMI Wati (Kornas Kohati) baru saja melaksanakan simposium dengan Komnas Perlindungan Anak Indonesia pada hari Rabu kemarin (1/06/2016).

Ovi, panggilan akrab Arofiah Afifi Ketua Kornas Kohati mengatakan simposium ini dilaksanakan sebagai bentuk keprihatinan pada banyaknya kasus praktik kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan akhir-akhir ini.

“Kita prihatin dengan semakin maraknya praktik-praktik kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dan perempuan, yang paling fenomenal adalah kasus Yuyun di Bengkulu” Ujar Ovi disela-sela acara.

Ia juga menambahkan bahwa maraknya kasus-kasus kekerasan tersebut tidak terlepas dengan semakin banyaknya konten-konten pornografi yang mudah diakses dan juga siaran-siaran televisi yang tidak mendidik.

“Dengan kemajuan teknologi seperti pada jaman sekarang ini, konten-konten pornografi mudah sekali didapat, dan televisi juga merajalela dalam hal penayangan siaran-siaran yang menurut saya sama sekali tidak mendidik”, tegas Ovi.

Pendapat lain disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Siti Nur Laila, yang turut hadir dalam simposium tersebut mengatakan bahwa PERPPU yang baru saja disahkan Presiden hari rabu lalu itu merupakan sebuah bentuk dari pelanggaran HAM.

“Hukuman kebiri itu suatu pelanggaran HAM karena merupakan penghilangan hak seseorang dan dokter juga tidak boleh melakukan praktik medis untuk sebuah hukuman” ucap Siti.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Pemenuhan Hak anak Komnas Anak, Reza Indragiri Amriel yang mengatakan hukuman kebiri dengan cara memasangkan chip pada pelaku kekerasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) kekerasan seksual telah salah prioritas. Tingka predator seksual tidak setinggi yang didramatisasi pemberitaan.

“Dari sisi semangat kita sepakat dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini tapi tidak dengan jenis hukumannya. Dihukum mati aja sekalian kalau kita mau lebih memikirkan nasib korban-korbannya” tegas Reza.

Kegiatan yang dilaksanakan kemarin, Rabu (1/6/2016) di Gedung C Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu dihadiri 30 orang dari beberapa perwakilan ormas dan organisasi mahasiswa yang ada di Jakarta serta. Dihadiri pula oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).