Belajar dari kegagalan Pemerintah dalam membail-out bank Century sehingga berlarut-larut menjadi kasus hukum. Total kerugian Negara pun tercatat lebih dari 6,2 Triliun. Dari pengalaman pahit itu kemudian muncul ide untuk membuat sebuah perangkat hukum agar bank yang sakit tidak jadi beban negara. Dibentuklah RUU JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) yang kemudian diubah nama menjadi RUU PPKSK (Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan). Dalam beberapa minggu kedepan, RUU PPKSK akan disahkan melalui rapat DPR.

Salah satu hal yang menarik dari RUU ini adalah tidak adanya penggunaan dana APBN. Oleh karena itu untuk menghindari penggunaan APBN dalam kasus bank sistemik, maka terdapat tiga skenario berdasarkan RUU PPSK. Skenario pertama mengandalkan upaya Bail In atau penyehatan internal perbankan dalam kondisi pra-krisis. Bail In ini dilakukan dengan penyertaan modal dari pemilik bank untuk memperbaiki likuiditas. Jadi secara singkat, pemilik bank ikut bertanggung jawab dalam memperbaiki kesehatan bank. Modal pribadi pemilik bank dapat digunakan. Hal ini jelas berbeda dengan UU Perseroan Terbatas dimana kerugian perusahaan tidak mengorbankan dana pribadi pemilik modal. Ketika upaya Bail-in belum berhasil, maka selanjutnya aset bank akan dipindah ke bank baru atau disebut sebagai bridge bank. Langkah terakhir adalah Bail out dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Dalam RUU PPKSK bab ke-IV disebutkan bahwa sumber pendanaan pencegahan bank gagal diambil dari modal pemegang saham Bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal, hasil pengelolaan asset dan kewajiban yang berasal dari asset dan kewajiban Bank yang ditangani, kontribusi industri perbankan dan
pinjaman yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, konsekuensi kedepan adalah adanya kontribusi industri perbankan, serta campur tangan LPS dalam merekestrukrisasi bank sistemik.

Tidak menggunakan APBN

Konsekuensi dari penghapusan dana APBN dalam RUU PPKSK adalah APBN tidak terbuang percuma seperti kasus bank Century. Penyalahgunaan uang negara pun dapat diminalisir. Namun, sisi negatif dari pendanaan selain APBN adalah keterbatasan dana otoritas moneter ketika kondisi perbankan sudah sangat menghawatirkan. LPS tidak mungkin bisa diandalkan dari segi ketersediaan dana. Bail out pasti membutuhkan blanket guarantee yang cukup besar. Jika bank besar yang collapse dan berdampak sistemik terhadap seluruh sektor keuangan, tidak mustahil kerugian negara lebih dari jumlah dana yang dimiliki LPS saat ini. Mengingat total DPK (Dana Pihak Ketiga) sekitar Rp.4.000 triliun, sementara dana LPS hanya Rp.67 Triliun.

Yang perlu diperhatikan lainnya adalah kecepatan transmisi pada kasus bank sistemik. Bahkan bank seukuran Century bisa membuat bank-bank lain jatuh ke lubang krisis. Hal ini yang nampaknya luput dari perhitungan tim perumus RUU PPKSK. Jika dibaca secara teliti, RUU PPKSK lebih berlandaskan pada best scenario (skenario terbaik) bukan worst scenario (skenario terburuk). Seharusnya perumusan undang-undang yang mengatur tentang krisis di sektor perbankan menggunakan skenario terburuk. Bagaimana jika bank dengan aset besar mengalami krisis likuiditas sedangkan skenario penyehatan diri sendiri (bail in) gagal? Apa mungkin akan diambil alih menggunakan bank perantara (bridge bank) dalam waktu yang singkat?

Walaupun RUU PPKSK belum teruji krisis, namun kekhawatiran jelas wajar timbul terkait keampuhan RUU ini. Apakah mungkin bank Century tidak terulang lagi menjadi pertanyaan yang samar-samar terdengar. Kondisi makro ekonomi yang menunjukkan tren pelemahan selama beberapa tahun terakhir juga menjadi sinyal bahwa krisis di sektor keuangan dapat terjadi kapan pun. Yang perlu dilakukan adalah bersiap menghadapi krisis dengan perangkat aturan yang tepat salah satunya dengan penyempurnaan beberapa pasal krusial dalam RUU PPKSK.

Bhima Yudhistira Adhinegara
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)