HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Tual-Maluku Tenggara beserta organ gerakan dan masyarakat (Kei) Kota Tual-Maluku Tenggara yang tergabung dalam aliansi SAKURA ( Solidaritas Kemanusiaan Untuk Rakyat) turun ke jalan untuk mengawal penuntasan kasus penembakan warga, Senin (7/12/2015).

Rute yang ditempuh dalam aksi ini adalah: kantor Walikota Tual, DPRD Kota Tual, Pasar Tual dan berakhir di Pertigaan Wearhir Kota Tual.

Kasus penembakan warga tersebut berawal dari bentrok antara warga Fair dan warga Pemda, yang bermula dari tawuran antar anak sekolah yang berada di Kabupaten Malra (25/11/2015). Kejadian tersebut menimbulkan beberapa korban dan kebakaran kios yang berada di sekitar tempat kejadian. Oknum kepolisian bertindak di luar batas, yaitu menembak salah seorang pelajar MAN Langgur bernama Firman Mahfuz Rumaf, yang merupakan warga Desa Fair.

Ketua Umum HMI-MPO Cabang Tual-Malra, Rahmat Ohoirenan, dalam orasinya menyayangkan tindakan politi tersebut.

“Kepolisian adalah alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum sebagaiman telah dijelaskan dalam Amandemen ke II UUD 1945 Pasal 30 ayat 4. Namun sungguh sangat disayangkan pihak kepolisian tidak lagi menjadikan UU Kepolisian sebagai kompas dalam menjalankan tugas, akan tetapi justru kembali menyampingkan UU dan mengandalkan senjata sebagai alat untuk menakuti dan membunuh masyarakat,” kata Rahmat Ohoirenan.

Padahal, lanjut Rahmat, tujuan dipersenjatainya para polisi itu adalah untuk melindungi masyarakat bukan untuk membunuh rakyat. Ia menyebut peristiwa seperti itu, penembakan, sudah berulang kali terjadi, namun tidak ada kekautan hukum yang memberi efek jera kepada para polisi.

Sementara Wakil Walikota Tual, Adam Rahayaan, menyatakan pihaknya sudah memanggil Kapolres Maluku Tenggara untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anak buahnya. Demikian juga dengan DPRD Kota Tual akan tetap mengawal kasus ini sampai selesai karena kasus ini sudah melanggar aturan yang berlaku dalam hal ini UUD 1945 apalagi sampai timbul korban jiwa.

“Ini sangat tidak bagus dan perlu untuk dipertegas dan dikawal sampai selesai, kami dari wakil rakyat Kota Tual akan tidak diam melihat derita atau penindasan yang di alami oleh masyarakat kami, maka itu kami akan memanggil Kapolres Maluku Tenggara untuk sidang paripurna terbuka untuk masyarakat Kota Tual-Malra dan mahasiswa agar bersama-sama membahas maslah ini,” ujar Ketua DPRD Kota Tual, Fadila Rahawarin.

Faisal Rumkel