HMINEWS.Com – Pada saat ini komoditas pangan yang dikelola Perum Bulog baru sebatas beras, sedangkan bahan lain masih dikuasai swasta (swasta dalam negeri dan asing). Tidak mudah untuk mewujudkan swasembada apalagi kedaulatan pangan di Indonesia karena masalah tersebut.

Menurut Wahyu, Direktur Pengadaan BULOG, saat ini subsidi pertanian kita cukup besar, tidak kurang dari Rp 30 triliun per tahun, menignkat sepuluh kali lipat sejak tahun 2003, namun produktivitas  pertanian kita selama 3 tahun belakangan tidak meningkat.

“Kalau bicara komoditi lain, selain beras; seperti daging, kita impor tak kurang dari 700 ribu ekor sapi potong (per tahun). 100 ribu ton daging sapi, setara 500 ribu ekor sapi. Masalah ketersediaan daging sapi kita masih sangat tergantung luar negeri,” kata Wahyu pada diskusi ‘Kedaulatan Pangan’ di KAHMI Center, Jalan Turi Senopati Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2015).

Ia menyampaikan, pihak pemerintah Indonesia pernah berusaha mencari sumber daging ke Selandia Baru dan Australia. Namun didapati kenyataan bahwa kartel bisnis daging di negara tersebut menutup informasi untuk menjaga agar mereka tetap bisa memainkan harga tinggi.

“Pada kenyataannya kita dipermainkan. Ketika kami datang ke Australia, mencari sapi, dikatakan sapinya tidak ada. Kalau ada harganya tinggi. Ke New Zealand juga, cari daging, langsung dipatok harganya mahal,” lanjutnya.

Itulah yang membuat pemerintah kesulitan mengendalikan harga. Bahan lain, kedelai dan jagung, contohnya, hanya dikendalikan dua-tiga perusahaan swasta.

Wahyu menyatakan, Presiden Jokowi menginginkan persediaan 11 komoditi meliputi jagung, kedelai, gula pasir, daging ayam, sapi, terigu, cabe, bawang merah dan beberapa bahan lainnya, harus bisa dikelola negara sebagaimana beras. Dikelola negara melalui BUMN, dan Perum Bulog termasuk BUMN yang diprioritaskan.

Presiden Jokowi pun, lanjut Wahyu, telah beberapa bulan minta dibuatkan draft Perpres untuk memperkuat fungsi Bulog, namun hingga kini belum ada yang bergerak. Ia mencurigai ada pihak yang tidak senang dengan perubahan seperti itu.

“Maka semangat Pak Presiden kami sambut. Namun ketika merumuskan kebijakan itu tidak mudah. Baru masuk tingkat gubernur, deputi, mentah lagi, mentah lagi,” ujarnya.

Arif Budimanta Ketua Departemen Ekonomi KAHMI menyatakan, sejak 97-98 harga-harga bahan pangan di Indonesia sudah diserahkan ke mekanisme pasar. Hal ini membuat usaha pemerintah untuk mengendalikan harga atau mewujudkan kedaulatan pangan mengalami kesulitan.

Saat ini yang diperlukan adalah insentif bagi petani, melalui subsidi pupuk dan kredit berbunga rendah. Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian yang mencapai Rp 10 triliun juga diberikan dalam sektor ini, sedangkan yang dialokasikan untuk UMKM mencapai kisaran 100-120 triliun untuk menggenjot produksi pertanian.

Polirik anggaran mulai 2016 nanti, anggaran ke daerah sudah lebih besar daripada untuk pusat. Dana alokasi khusus bidang irigasi untuk tingkatkan produktivitas. Subsidi pupuk 9,5 juta ton, subsidi benih 16juta kg terdiri dari berbagai jenis benih tananam, padi hibrida, kedelai, dan lainnya.

Viva Yoga Mauladi, Komisi 4 DPR, mencurigai ada upaya sistematis pihak tertentu yang hendak menggagalkan Indonesia berdaulat dalam bidang pangan, agar Indonesia ketergantungan impor.  Untuk itu, negara perlu memperkuat campur-tangannya dalam penataan pangan. Hal ini sesuai UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Kedaulatan Pangan. Negara harus menjaga, melindungi dan mengendalikan pasar.

Ia mengutip perkataan Soekarno, bahwasanya jika suatu negara tidak berdaulat dalam bidang pangan, maka tunggulah saatnya negara tersebut tidak berdaulat dalam bidang politik.

Mantan Ketua STII, Nur Sutrisno, mengatakan, mengendalikan pertumbuhan ekonomi lebih mudah daripada mengendalikan beras. Sebab beras itu khas sesuai iklim yang kadang tak menentu. Sepanjang sejarah, ia mencatat,ada dua kali impor beras karena keadaan darurat, yaitu tahun 60-an an tahun 98, untuk menutupi krisis.

Saat ini politik kedaulatan beras kita, dari Presiden SBY ke Jokowi, sederhana. Targetnya surplus 10-15 juta ton sudah cukup. Petani juga harus lebih diperhatikan, lahan-lahan pertanian dilindungi, agar cita-cita swasembada atau kedaulatan pangan, atau apapun namanya, bisa tercapai dan tidak terus bergantung kepada luar.