HMINEWS.Com – Kolonial Belanda menindas penduduk dan mengeruk kekayaan alam Indonesia secara ‘legal.’ Apa sebab? Dikarenakan sepakterjang mereka itu telah mendapat persetujuan dari para penguasa lokal di Indonesia waktu itu, kebanyakan melalui berbagai perjanjian, dan selebihnya dengan paksaan kekuatan militer.

Kini setelah 70 tahun proklamasi kemerdekaan, benarkah negeri ini sudah berdaulat. Kenyataannya, kekayaan alam Indonesia masih saja dikeruk untuk orang lain, hukumnya, ekonominya, politiknya, semua dijalankan dengan tujuan utamanya orang lain. Demikian kata Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro usai rapat pra-kongres HMI MPO di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ahad (23/8/2015).

“Bicara kedaulatan, bagaimana Indonesia ini mampu mengatur dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya, bukan diatur oleh orang lain dan aturan yang ditujukan untuk orang lain. Kita bilang Freeport penjajahan, legal lho itu, disetujui undang-undang dan ditandangani pemimpin negara,” kata Zuhad.

Menurutnya, berdaulat tidaknya negeri ini, melacaknya adalah dengan melihat bagaimana mekanisme legitimasi atas suatu perbuatan itu berlangsung. Berdasar penelitian, didapati banyak produk hukum yang merupakan pesanan kepentingan asing.

“Hari ini prakteknya, undang-undang nyaris tidak berpihak kepada warga masyarakat. Dari sisi ekonomi, undang-undang mengaturnya demikian, itu maksud saya kita ini tidak berdaulat. Masuknya penjajahan dari situ. Ketidakberdaulatan Indonesia dari situ,” tambahnya.

Tema kedaulatan ini pula yang dibahas dalam rapat pra-kongres HMI MPO, dan hendak diangkat untuk menjadi perhatian dan fokus bersama.