orba“Revolusi Mental” sebentar lagi akan mengalami proses “materialisasi.” Dan wujudnya, demikian usul Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDI-P, adalah dengan menghidupkan kembali lembaga semacam BP-7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Begitulah.

Satu per satu, apa yang semula dibenci oleh banyak orang dari rezim sebelumnya, kini sedang dipikirkan untuk ditawarkan kembali. Dengan kemasan ulang, tentu saja. Ya, satu demi satu. Dan ironisnya, semua penawaran ulang itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang dulu pernah menjadi pengkritik dan/atau pembencinya yang paling keras.

Apakah kita pantas terkejut?

Sayangnya tidak. Sejak dulu kita memang tak pernah beranjak dewasa ketika menghadapi masa lalu. Dan itu telah terbukti berulang-ulang.

Seperti pernah saya tulis, sejarah Indonesia modern adalah sejarah yang selalu bertarung dengan masa lalunya sendiri. Persisnya, panggung sejarah kita sejak dulu selalu berisi penyangkalan terhadap masa lalunya.

Ya, sejak kita menghapus bahasa dan gelar Belanda dari perguruan tinggi pasca-Proklamasi, sejak rezim Soeharto mengajari kita untuk mengkhawatirkan apapun yang berhubungan dengan Soekarno yang merupakan pendahulunya, pada hari ini kita juga masih saja bertegak risau dengan segala hal yang berhubungan dengan Soeharto.

Persoalannya adalah, sebagaimana yang pernah kita alami secara berulang-ulang, penolakan terhadap masa lalu itu seringkali didasari oleh pemikiran dan prasangka yang dangkal, dimana sesudahnya satu per satu apa yang pernah dikritik dan disangkal itu kemudian malah direproduksi kembali. Tapi dengan model yang jauh lebih buruk!

Itulah yang pernah terjadi dengan lembaga seperti Panitya Pembentukan Djiwa Revolusi di masa Soekarno. Di ujung kekuasaannya, hingga awal Orde Baru, berbagai proyek indoktrinasi itu merupakan bahan ejekan yang lumrah untuk mengecilkan atau menghinakan Bung Besar. “Manipol” dan “Usdek”, misalnya, tiba-tiba dibanjiri oleh berbagai plesetan yang merendahkan.

Tapi apa yang kemudian terjadi? Kurang lebih hanya satu dekade sesudahnya kita menyaksikan rezim Orde Baru melahirkan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan lembaga seperti BP-7. Indokrtinasi, yang semula diejek dan dibenci, kemudian direpro kembali. Tapi, sekali lagi, dengan cara dan materi yang lebih buruk.

Jadi, terkait soal indoktrinasi, misalnya, atau ideologisasi, atau apapunlah namanya, apa yang sebenarnya kita kritik?! Konsepnya, modelnya, kemasannya, materinya, atau aktornya?!

Kenyataan bahwa pola menyangkal-meniru semacam itu cenderung kita ulang-ulang, sebenarnya menunjukkan bahwa kita sebenarnya memang tak pernah benar-benar memiliki kritik yang jernih dan dalam terhadap sejumlah (atau berbagai?) hal yang pernah terjadi di masa lalu. Kita sekadar merayakan histeria penyangkalan, tanpa pernah benar-benar mengenali dan memahami persoalannya.

Mungkin, begitulah cara berpikir stigmatik.

Jika begitu, sebenarnya mungkin bukan hanya mereka yang masih hidup dalam sentimen anti-PKI saja yang berpikir stigmatik, misalnya, melainkan mereka yang menuduh orang lain berpikir demikian sebenarnya hidup dalam stigma juga, meskipun itu adalah stigma yang lain.

Buntutnya, panggung sejarah kita sebenarnya hanya merupakan arena perebutan kuasa bagi produksi stigma belaka. Itu sebabnya kita tak pernah keluar dari lingkaran setan penyangkalan dan peniruan. Hingga hari ini.

Tarli Nugroho
(telah dipublish di media sosial facebook 18 Agustus 2015)