HMINEWS.Com – 70 tahun setelah proklamasi, kemerdekaan penuh belum dirasakan oleh rakyat Indonesia. Di saat pembangunan belum merata, sebagian besar sumberdaya alam telah dikuasai asing, bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara. Pemerintah juga masih terlalu memprioritaskan pembangunan kota dan mengabaikan pedesaan.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pengawas Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Dr Mohammad Noer, kepada hminews.com usai peluncuran buku Judilherry Justam, ‘Anak Tentara Melawan Orba’ di Kebayoran Baru-Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Oleh karena itu, lanjut dosen Pascasarjana UNAS tersebut, pemerintah saat ini berkewajiban memprioritaskan pembangunan di daerah, di desa-desa. Menurutnya, dari 80-an ribu desa dan kelurahan yang ada, sebagiannya tidak punya akses jalan yang layak, sehingga menghambat perekonomian warganya. Tidak hanya itu, lanjut mantan aktivis HMI Cabang Jakarta tahun70-an ini, sarana kebutuhan dasar lain seperti sekolahan pun masih banyak yang kondisinya memprihatinkan.

“Menurut saya proyek-proyek ‘mercusuar’ tidak tepat, seperti pengadaan ‘Kereta Peluru Jakarta-Bandung’, padahal kan sudah ada jalan tol. Lebih baik diprioritaskan untuk pembangunan desa-desa,” jelasnya.

Di sisi lain ia menyatakan setuju dengan pembangunan yang Tol Laut, karena hal itu berguna untuk mempercepat pembangunan di kawasan Timur.

“Saya setuju dengan gagasa tol laut, itu bagus untuk kawasan Indonesia Timur,” kata mantan Ketua STID Mohammad Natsir tersebut sebelum menuju lokasi Kongres ke-26 AIPI.