HMINEWS.Com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersikukuh, keperawanan calon prajurit  menjadi kriteria yang tetap diberlakukan demi kebaikan. Hal itu berkaitan dengan kepribadian dan mental calon prajurit.

“Tes keperawanan itu salah satu persyaratan. Terus kenapa masalahnya? Kalau ini untuk kebaikan kenapa mesti dikritiki, kan begitu,” tandas Panglima TNI Jenderal Moeldoko di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/5).

Panglima Moeldoko menjelaskan, ada tiga syarat seseorang menjadi calon prajurit TNI. Pertama, moralitas, akademik dan fisik. Tes keperawanan masuk dalam penilaian moral seseorang sebelum masuk menjadi anggota TNI.

“Tiga hal itulah yang menjadi sandaran utama kita di dalam menjadi seorang prajurit. Jadi mulai dari awal sudah harus kita lihat moralitynya bagus ga, fisknya bagus ga, akademiknya bagus ga. Itu bagian dari salah satu bentuk,” tegasnya.

Sebelumnya, juru bicara TNI, Mayjen M. Fuad Basya menegaskan, tes keperawanan calon prajurit TNI masih relevan karena terkait dengan kepribadian dan mental penjaga kedaulatan negara. Ia juga menjelaskan, dalam tes, dokter akan mengetahui perawan atau tidaknya calon prajurit itu karena sebab apa. Dan tes itu penting untuk menyaring masuknya orang-orang yang telah rusak moralnya, sebab hal itu membahayakan.

“Kalau tidak dibatasi seperti itu, maka orang yang habit-nya tidak bagus akan menjadi prajurit TNI. Padahal prajurit TNI itu adalah pembela negara. Orang yang bertanggung jawab terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa,” tandas Mayjend Fuad Basya.

Penetapan kriteria ini mendapat kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, seperti telah diketahui oleh umum, syarat-syarat lain pun diberlakukan bagi warga negara yang berkeinginan menjadi tentara, seperti tidak bertato, tidak bertindik, belum menikah, sehat jasmani dan rohani, tinggi badan tak kurang dari 163 CM. Tapi kenapa syarat-syarat yang lain tersebu tak dikritik? Bukankah orang-orang yang tak memenuhi satu-dua persyaratan tersebut tetap mampu angkat senjata dan bela negara?