HMINEWS.Com – Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Effendy Simbolon, ngotot mengusung hak angket mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ketidakkompakan seperti ini dinilai janggal menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bakti.

“Ini anomali. Tidak ada di negara manapun anggota dari partai yang berkuasa mendorong hak angket terhadap presiden yang berasal dari partainya sendiri,” kata Ikrar Nusa Bakti dalam diskusi “Oligarki Kepartaian, Hilangnya Kedaulatan Rakyat dan Terabaikannya Kesejahteraan umum dan Keadilan Sosial” yang diadakan Petisi 50 di Pasar Minggu, Selasa (31/3/2015).

Ikrar pun menyebut contoh, seperti terjadi di negara-negara Amerika, tidak ada hal seperti ini. Ia menilai langkah golongan muda di internal PDIP merupakan buah dari masih terbawanya mereka pada suasana sepuluh tahun berada di luar pemerintahan dan terbiasa beroposisi.

Namun berbeda dengan Ikrar, politisi senior PDIP, Panda Nababan, justru menyangkal anggapan tersebut. Menurut Panda, perbedaan sikap seperti ditunjukkan Effendy Simbolon hanya ‘lucu-lucuan’ semata.

“Itu hanya ‘lucu-lucu’ saja. PDIP tetap solid dan kompak mendukung Presiden Joko Widodo,” kata Panda Nababan.

Selain persoalan Effendy Simbolon, Panda juga menyinggung isu ‘koalisi permanen’ dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yang dianggapnya sebagai lelucon saja, sebab belum ada dalam sejarahnya ada koalisi permanen, yang ada hanya kepentingan yang permanen.