HMINEWS.Com – Ketua Komisi Kebijakan dan Kajian Strategis PB HMI MPO, Muhammad Rafi, menyatakan akan menempuh jalur hukum atas pengeroyokan yang terjadi pada kader HMI dalam unjukrasa terhadap Bupati Kampar.

Unjukrasa pada Kamis (12/3/2015) saat peletakan batu pertama pembangunan PT. Sungai Pinang Malindo (SPM) yang dihadiri Bupati Kampar, Jefry Noer, di Dusun Pematang Kulim, Desa Pulau Birandang, Kampar Timur- Kampar, Riau. Peserta aksi terlibat baku hantam dengan personel pengamanan.

Barikade pengawalan yang tak mau membiarkan pengunjuk rasa menghalangi jalan rombongi Bupati Jefry Noer, melakukan tindakan represif. Bentrokan pun pecah. Lebih mengejutkan lagi, ada sekelompok pria berpakaian preman yang ikut menghadang pengunjuk rasa. Tak pelak, bentrokan antara pengunjuk rasa dengan sekelompok pria itu sempat pecah. Salah seorang pengunjuk rasa Dafson seorang mahasiswa UIN Suska Riau, dirawat di RSUD Arifin Ahmad.

“PB HMI MPO mengutuk kekerasan, premanisme terhadap Dafson yang merupakan Ketum HMI Komisariat Fakultas Dakwah UIN, kami minta Polisi segera menangkap orang-orang yang diduga memukul mahasiswa tersebut dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena bagaimana pun teman-teman itu aksi unjuk rasa yang dijamin oleh undang-undang no 14 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum,” kat Rafi.

Rafi menyatakan, pihaknya akan menyiapkan langkah untuk melindunggi anggota HMI yang diduga dipukul preman saat demo.

“Secepatnya kami akan menyurati Mabes Polri, Komnas HAM, agar menyikapi permasalahan yang menimpa anggota HMI tersebut, apa lagi lahan yang tempat kejadian naas itu merupakan lahan sengketa dan di lahan itu pula 31 mei 2014 diduga istri Bupati Kampar dan ajudan bupati memukul seorang perempuan petani yang saat ini kasusnya masi di polda Riau,” paparnya.