HMINEWS.Com – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga mantan Ketua Umum PB HMI MPO (2003-2005), Cahyo Pamungkas, mengungkapkan persamaan dan perbedaan dalam resolusi konflik masyarakat, membandingkan Yogyakarta dengan Maluku. Disampaikan dalam diskusi di PB HMI MPO, Sabtu (24/1/2015).

Menurut kandidat doktor antropologi dari Universitas Nijmegen Belanda tersebut, di Maluku, khususnya Ambon yang pernah ditelitikan beberapa waktu lalu, kini berkembang kecenderungan masyarakat telah berangsur meninggalkan kekerasan atas nama agama. Meski diakui telah ada sistem ‘Pela Gandong’ yang ada sejak dahulu, namun beberapa waktu lalu memang terjadi konflik horisontal masyarakat Maluku, seperti terjadi pada akhir 90-an hingga awal tahun 2000-an.

Cahyo melihat masyarakat Maluku telah menunjukkan kebosanan pada kekerasan, dan hal itu bisa dilihat dari rekonsiliasi yang terjadi dalam masyarakat, di mana antar kelompok yang berbeda telah banyak yang bersepakat untuk sama-sama menjaga kedamaian.

Sementara di Yogya, yang selama ini dikenal adem ayem, sesuai slogannya ‘Yogya Berhati Nyaman’, belakangan malah menunjukkan gejala menguatnya gesekan sosial. Kristen Yogya sekarang lebih radikal dari Kristen Ambon, begitu juga kelompo Islamnya. Hal itu juga ditambah dengan adanya kekerasan yang menewaskan oknum tentara, yang kemudian disusul dengan terjadinya penembakan di Lapas Cebongan, beberapa waktu lalu.

Selain itu, kalangan terdidik juga tak lepas dari persoalan ini, yaitu menguatnya corak keberagamaan yang agak kurang toleran dan kurang memahami khazanah budaya lokal.

Adapun hubungan antar pemeluk agama yang berbeda, dari sejarahnya, baik di Jawa ataupun di Maluku, terjalin hubungan yang harmonis. Dalam satu keluarga bisa terdiri lebih dari satu agama yang dipeluk, namun tetap rukun.

Di Yogya gesekan dimulai sekitar tahun 1920-an dengan meningkatnya aktivitas penyebaran agama Katholik dan ditandai pula dengan dilarangnya Sekatenan Maulid Nabi oleh residen waktu itu. Kemudian masyarakat meminta kepada Sultan agar mengumumkan dan menjamin tetap digelarnya upacara tahunan tersebut.