HMINEWS.Com – Penembakan terhadap 5 anak dibawah umur pada konflik dua kelurahan di bima 24 desember lalu, menuai protes dari kalangan aktifis. Pasalnya, Tindakan aparat kepolisian tersebut dinilai represif dan melanggar kode etik kepolisian serta melanggar Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Aktifis HMI MPO Badko Sulambanusa (Sulawesi Selatan, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara), Wilayah Bali Nusa Tenggara mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat, Selasa (6/01/2015). Sekitar pukul 10. 00 Wita Pengurus HMI MPO Badko Sulambanusa ditemui oleh Ketua LPA NTB Drs. H. Badarudin Nur dan Joko Jumadi. SH. MH.

Koordinator Divisi advokasi dan hukum, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat (NTB) Pengurus HMI MPO Badko Sulambanusa, Koordinator Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Dedi Ermansyah menyampaikan protesnya terhadap tindakan represif aparat, dan meminta kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB untuk melindungi 5 korban penembakan aparat yang saat ini berstatus sebagai tersangka.

“Penembakan aparat polisi terhadap anak di bawah umur tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, apalagi anak-anak yang ditembak tersebut sedang main game disebuah stasiun permainan, jangankan anak-anak yang tidak bersalah, anak-anak yang sudah jelas kesalahannya saja tidak bisa dihukum, karena mereka mendapat perlindungan dari negara, apalagi sampai ditembak hingga beberapa kali tembakan,” kata Dedi Ermansyah.

Dedi Menambahkan, penembakan tersebut merupakan kejahatan terorganisir oleh lembaga kepolisian, karena yang melakukannya bukan lagi oknum, tapi organisasi dengan anggota dua kompi aparat.

“Nah ini ada indikasi perintah dari atasan untuk melakukan penyerangan terhadap warga,” tandasnya lagi.

Badko meminta komitmen LPA NTB untuk melindungi 5 orang korban dan dibebaskan dari status tersangka, serta meminta LPA untuk bersama-sama menegakkan keadilan, yakni semua pelaku penembakan anak di bawah umur tersebut dihukum sesui ketentuan yang ada.

Ketua LPA NTB Drs. H. Badarudin Nur Mengapresiasi langkah HMI dalam mendorong LPA untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan kejahatan.

“Kami mengapresiasi langkah adik-adik dari HMI dan kita akan bersama-sama melindungi hak-hak anak dari berbagai ancaman,” ungkapnya.

Sementara Joko Jumadi. SH. MH., Koordinator Divisi Advokasi dan Hukum LPA NTB, berjanji untuk melindungi anak-anak yang sebenarnya sebagai korban tertapi berubah menjadi tersangka.

“Kami berjanji akan melindungi dan melepaskan status tersangka terhadap korban penembakan, dan kami akan meminta Kepolisian Daerah NTB untuk bertanggungjawab dan mengadili para pelaku penembakan,” lanjutnya.

Korban penembakan atas nama Andi Panca masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Mataram, sementara korban yang lainya diamannkan di Panti Sosial Paramita Mataram. Pihak LPA NTB Divisi Advokasi dan Hukum akan melakukan sosialisasi dan konsolidasi kepada mahasiswa dengan mengundang OKP, BEM, DPM, dan UKM se- NTB terkait tindakan-tindakan represif oleh polisi.