HMINEWS.Com – Sebagaimana diberitakan media terkait eksekusi mati 6 orang pelaku sekaligus gerbong mafia obat terlarang pada Senin 19 Januari 2015 pada dini hari di Nusakambangan dan Boyolali maka Sekjend PB HMI (MPO) menyatakan mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi mati gerbong mafia narkotika di Indonesia.

“Bagi kami sikap tegas Presiden ini selain akan memberikan efek jera bagi pengedar dan pemakai narkotika terlarang di Indonesia, hal ini bagian dari usaha pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari bahaya narkotika,” kata Sekjen PB HMI MPO, Abdul Malik Raharusun, Senin  (19/1/2015).

Abdul Malik memaparkan, berdasarkan laporan BNN, pada Maret 2013 tahun 2011, siswa SMP pengguna napza berjumlah 1.345 orang. Tahun 2012 naik menjadi 1.424 orang, sedangkan pengguna baru pada Januari-Februari 2013 tercatat 262 orang. Di kalangan SMA, pada 2011 tercatat 3.187 orang, tahun berikutnya menjadi 3.410 orang. Adapun kasus baru tahun 2013 tercatat 519 orang.

Ia yakin jumlah di lapangan melebihi data statistik tersebut, bahkan bisa sepuluh kali lipatnya.

“Artinya jumlah pengguna narkoba sesungguhnya dapat mencapai 10 juta, jumlah ini melebihi jumlah penduduk Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua. Olehnya PB HMI (MPO) mendukung sepenuhnya sikap tegas Pemerintahan Joko Widodo untuk menumpas gerbong mafia narkoba baik nasional maupun internasional termasuk dalam hal ini penjatuhan hukuman mati selama hak-hak hukumnya telah terpenuhi,” lanjutnya.

Perlu Diterapkan untuk Koruptor

Sementara itu, Staf Komisi Kastrat PB HMI MPO, Suparman Abdul Kadir, menilai ketegasan Presiden dan Jaksa Agung perlu dilanjutkan terhadap pelaku kejahatan lain, khususnya kejahatan korupsi.

“Presiden Jokowi dan Jaksa Agung juga harus menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor, karena kejahatan korupsi mempunyai konsekuensi etis, konsekuensi logis dan konsekuensi yuridis yang berdampak luar biasa. Selain itu, tindakan kejahatan Korupsi sangat merugikan negara, seperti menghambat pembangunan infrastruktur secara fisik dan nonfisik, dan sekaligus menghambat kinerja adminitrasi negara,” paparnya.