HMINEWS.Com – Indonesia Development Monitoring (IDM) terus memantau perkembangan sengketa kepemilikan saham Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), yang menjadi salah satu perkara hukum bisnis yang paling menonjol dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini.

“Tujuan pemantauan oleh IDM ini adalah memastikan apakah BANI benar-benar menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang adil dalam memeriksa perkara tersebut,” kata Direktur Humas IDM, MS Bakrie, SH, Kamis (22/1/2015),

Dari pemantauan tersebut IDM menemukan beberapa kejanggalan yang akan dilaporkan ke Komisi Yudisial. Pertama adalah waktu pengajuan gugatan yang janggal. Jika merujuk pada salah satu alasan utama pengajuan gugatan yakni pencabutan Surat Kuasa mutlak oleh Mbak Tutut tahun 2003, seharusnya gugatan tersebut juga didaftarkan tahun 2003.

“Namun anehnya gugatan ke BANI didaftarkan oleh PT Berkah setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap yang memenangkan kubu Tutut cs,” lanjut Bakrie memaparkan.

Menurutnya pada putusan BANI terlihat jelas bahwa permohonan itu didaftarkan  pada tanggal 19 November 2013 atau sekitar satu setengah bulan setelah keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung tertanggal 2 Oktober 2013. Ia menyatakan, sikap PT Berkah yang seolah memposisikan BANI sebagai lembaga tingkat banding atas putusan MA sungguh tidak dapat dibenarkan. Konstitusi kita mengatur bahwa  MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Kedua, soal Ketua Majelis Arbiter yang terlalu tua. Ketua Majelis Arbiter H Priyana Abdurrasyid yang memeriksa perkara tersebut sudah terlalu tua. Ia lahir pada tanggal 5 Desember 1929 sehingga saat menyidangkan perkara tersebut ia sudah berumur 85 tahun. Secara fisik sudah terlihat lemah, berjalan dengan kursi roda dan cara bicaranya sudah tidak terlalu lancar.

“Secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa H Priyatna Abdurrasyid sudah tidak layak menjadi arbiter dan seharusnya sudah lama pensiun,” Bakrie menyimpulkan.

Ketiga, ada bagian dalam putusan BANI yang bertentangan dengan Keputusan MA. Di satu sisi  memang ada putusan BANI yang sudah tepat yakni menolak mengesahkan RUPS LB 18 Maret 2005 versi PT Berkah, namun disi lain ada putusan BANI yang bertentangan dengan putusan MA yakni putusan menyatakan Pemohon berhak atas 75 % saham di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT MNC Tbk.