Saya masih perlu menyelesaikan beberapa jurnal mengenai sejarah konflik di kota-kota Prancis sebelum memberikan pendapat dari yang bertanya terkait penembakan yang menewaskan 12 orang di kantor tabloid kartun Charlie Hebdo. Tetapi arahnya membawa kepada kesimpulan bahwa konflik ini adalah persoalan kompetisi di dalam urban environment (lingkungan kota) dengan segala problematikanya.

Penyerangan ini adalah yang kedua bagi Charlie Hebdo, tabloid yang didirikan dengan semangat pluralitas, kebebasan, anti kemapanan, dan anti agama. Ia memang kerap menampilkan kartun-kartun yang isinya menghina tokoh-tokoh religius seperti Paus, Yesus, Budha, dan Muhammad. Seperti disampaikan Francois Cavanna salah seorang pendirinya bahwa tabloid ini memang bertujuan menyebarkan provokasi sebagai bagian dari kebebasan publik.

Semangat kebebasan seperti ini adalah ciri khas dari visi sebuah tempat yang bernama metropolitan (kota besar), tidak hanya Paris tetapi juga yang lainnya. Dimana di dalamnya kemajemukan, pluralitas (keragaman), kebebasan, hak-hak individu untuk setara dalam usaha dan meraih sukses dijunjung setinggi-tingginya.

Di sini individualisme adalah identitas yang dicirikan dengan pelepasan dan perayaan kebebasan dalam format; liberte, egalite, fraternite. Setiap orang punya kesempatan menemukan nasib baiknya secara equal. Sehingga kota yang metropolis dan demokratis adalah kota yang menempatkan hak-hak individu sebagai hak-hak yang harus diakui di ruang publik.

Seperti kebanyakan streotipis, orang Prancis memang percaya bahwa ketimbang negara Eropa lainnya, mereka adalah masyarakat yang paling kosmopolis, pluralis yang terbuka terhadap keasingan. Sehingga kritik, parodi, dan satir terhadap nilai-nilai dan simbol agama yang dilakukan Charlie Hebdo dengan menghina simbol dan nilai-nilai agama terutama Islam dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi dalam sebuah urban environment.

Tetapi benarkah bahwa tragedi Charlie Hebdo merupakan konflik kelompok fundamentalis Islam versus radikal sekular? Atau sebenarnya ini adalah ekspresi dari ketegangan di persoalan sosio-ekonomi-politik antara kaum pribumi dengan kaum pendatang yang menumpang proxi agama versus sekular sebagai ruang konfliknya.

Misalnya bila melihat laporan Malkow-Moler (2009) menunjukkan bahwa memang terjadi peningkatan ketegangan antara pribumi dan kaum pendatang (imigran) di hampir seluruh kota-kota Eropa, terutama Prancis dalam kurun 30 tahun. Tetapi pengamatannya menunjukkan jika persoalan agama adalah bagian turunan saja, dari ketegangan yang sesungguhnya yaitu persoalan etnisitas dan rasial kaum pendatang yang merasa mereka gagal menemukan kota metropolis paris sebagai a melting pot, dimana seluruh perbedaan mencair, menyatu, dan kesempatan hidup yang sama.

Ini misalnya karena persoalan sosio-ekonomi, kaum imigran miskin yang umumnya berasal dari kawasan bekas jajahan Prancis di jazirah Maghribi dan beragama Islam tinggal di ruang-ruang kota yang terisolasi, kumuh, pinggiran, dengan fasilitas kota yang buruk. Beberapa kebijakan mencegah meningkatnya kecemburuan yang mengarah kepada konflik antar entis dan ras ini misalnya, pemerintah Prancis lebih memilih membangun “a litte island” di dalam ruang kota dalam bentuk ethnic clustering, dimana warga imigran merasa bahwa mereka tinggal di daerah tidak layak.

Ruang sentimen ini semakin menguat ketika persoalan sosio-ekonomi tadi dihubungkan dengan perbedaan pendapatan yang tinggi serta latar pendidikan yang rendah, antara pendatang dan pribumi. Beberapa prediktor (variable bebas) lainnya seperti sedikitnya kesempatan berusaha, perlakuan tidak adil terhadap identitas entis tertentu (seperti keberatan sekolah pada siswi yang berjilbab karena dianggap bukan identitas Prancis),dan kecurigaan dan stereotiping satu etnis dengan perilaku tertentu (kasar, intoleran, terorist, fundamental). Prediktor ini lalu menemukan saluran konfliknya ketika dihubungkan dengan persoalan retribusi kemakmuran secara keseluruhan. Sebagai sesama warga negara dan berperan di sektor-sektor jasa pekerjaan kasar di dalam lingkungan kota, etnis pendatang melihat ketidakadilan ini sebagai praktik diskriminasi dalam ruang kosmopolitan.

Sebaliknya juga demikian, dari pihak pribumi, sebagai pembayar pajak, mereka berkeberatan jika jaminan sosial yang diperoleh warga imigran dianggap lebih tinggi daripada warga pribumi, hanya karena mereka memiliki anak lebih banyak. Atau bahwa setelah sekian lama tinggal di Prancis para pendatang tidak terlalu mudah berbaur dan melepaskan identitas-identitas pengenalnya seperti pakaian dan bahasa. Sehingga jika kita menelaah lebih jauh tragedi Charlie Hebdo dengan kebebasan berekpresinya sebenarnya sedang menunjukkan apa yang disebut Jürgen Habermas sebagai dilema solidaritas kosmopolit yang dipaksakan (coerced cosmopolite solidarity). Posisi pemerintah prancis yang seharusnya preventif mencegah konflik sebaliknya malah memainkan real politik standar ganda.

Mereka tidak benar-benar mencegah potensi konflik yang menggunakan isu-isu SARA dari kelompok sekular untuk menyerang imigran yang kebanyakan muslim karena alasan dukungan politis. Hal yang sama juga bahwa di sisi lain, politisi Prancis faham, bahwa mendukung hak minoritas adalah penting untuk me-rawat- basis dukungan politik mereka dari kaum imigan.

Akibat dengan kebijakan standar ganda seperti ini, maka satu kebebasan yang tidak dipagari dengan definisi-definisi yang jelas adalah sebuah absurditas, karena ia akhirnya seperti dikutip dari Habermas hanya dapat ditegakkan lewat cara-cara yang koersif, lewat jalan pemaksaan atau pencitraan. Padahal kebebasan yang diatasnamakan pada publik bukanlah sesuatu tanpa risiko karena ia selalu mengundang reperkusi (balasan) dengan caranya masing-masing yang biasanya adalah jalan kekerasan.Andi Hakim

Andi Hakim