HMINEWS.Com – Sulit menampik kecurigaan adanya konflik kepentingan elit pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan status tersangka korupsi calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang telah dipilih Presiden Joko Widodo.

Hal ini terlihat bahwa waktu penetapan tidak dilakukan sejak sebelum BG ditunjuk oleh Presiden. Kedua, terdapat belasan perwira Polri yang mempunyai ‘rekening gendut’ seperti BG, tetapi tidak ada yang turut menjadi tersangka seperti BG.

“Apa yang kita lihat, stabilo merah dan kuning disandang puluhan menteri yang masih menjabat, tidak ada persoalan. Rekening gendut tidak ada masalah, saya mendapat bocoran dari kawan wartawan, disandang belasan pejabat Polri, tidak satupun menjadi tersangka,” kata politisi Nasdem, Kisman Latumakulita, dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Ekonomi Politik Sukarno-Hatta (IEPSH) di Dapur Selera -Tebet, Ahad (18/1/2015).

Selain itu, politisi yang lama bergelut di dunia wartawan ini melanjutkan, dengan status tersangka yang disandang, tidak serta merta membuktikan bahwa BG bersalah, akan tetapi kesalahan itu dibuktikan nantinya di pengadilan. Jadi sebenarnya desakan mundur terhadap BG karena alasan etis saja, dan jika ini yang diterapkan maka selayaknya pimpinan KPK menerapkannya juga di internal mereka. Contohnya ketika Abraham Samad (Ketua KPK) sendiri dijatuhi sanksi  oleh Komite Etik KPK.

“Abraham Samad pernah dihukum oleh Komite Etik terhadap kasus sprindik yang bocor, itu Abraham dihukum Komite Etik yang terdiri dari Anies Baswedan dan Buya Syafii Maarif,. Secara etika seharusnya dia mundur. Penerapan etika itu jangan pada orang lain, tapi diri kita dulu. Kalau secara etika Budi Gunawan harus mundur, maka secara etika pula Abraham Samad harus mundur dong,” tandas Kisman.

Kisman juga melihat adanya kezhaliman yang dilakukan KPK yang dinilainya banyak menerabas aturan dalam bertindak. Ia mencontohkan, KPK pernah menggeledah ruangan Hakim Agung Bagir Manan, mengambil rancangan keputusan Hakim Agung yang hanya boleh dibaca Hakim Agung sendiri, sehingga dengan demikian KPK masuk wilayah rahasia negara. Toh tidak ditemukan indikasi korupsi di situ.

Mayjend (purn) Saurip Kadi yang hadir dan berbicara dalam dialog tersebut juga mengatakan pentapan oleh KPK tidak pas waktunya.

“Yang jadi soal adalah ketika momennya tidak pas, sehingga sulit mengatakan ini tidak tebang pilih, ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik,” ujar dia.

Ia maklum seandainya kemarin itu KPK tidak hanya mengincar BG, tetapi termasuk rekening gendut Angkatan Darat, Angkatan Udara, atau Angkatan Laut, jika memang ada.