zafHMINEWS.Com – Ketua Komisi Hukum dan HAM Pengurus Besar HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro, menilai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri nyeleneh.

“Dalam perspektif penegakan hukum an sich sesungguhnya kejadian penangkapan terhadap tersangka seperti ini suatu kewajaran, tetapi dalam perspektif sosiologis-politis kasus ini menjadi nyeleneh. Pertama, tidak biasanya kepolisian menangani kasus yang melibatkan pejabat negara dalam waktu yang singkat dan super cepat,” kata Zuhad Aji, Jum’at (23/1/2015) siang.

Kedua, lanjut alumni UII Jogja tersebut, tidak biasanya kepolisian bersemangat untuk melakukan penangkapan pada pejabat negara tanpa didahului dengan “unggah-ungguh” mengundang (pemanggilan). Ketiga, polisi “memilih” waktu pengungkapan kasus bersamaan dengan pengusutan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu petinggi POLRI yaitu Komjend Budi Gunawan.

“Khusus terhadap poin ketiga, jika pihak kepolisian tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas kepada publik, tidak menutup kemungkinan memunculkan kembali kesan buruk terhadap institusi POLRI. Publik akan melihat bahwa POLRI terkesan menjadi penghalang bagi kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK yang ujungnya POLRI justru akan menjadi “musuh bersama” rakyat Indonesia yang pro terhadap pemberantasan korupsi,” paparnya lagi.

Penangkapan Bdilakukan setelah BW (Bambang Widjojanto) dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara dugaan menyuruh melakukan orang memberikan keterangan palsu dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 yang lalu. Dimana saat itu BW menjadi kuasa hukum dari salah satu pihak yang bersengketa.

Menurut keterangan dari POLRI, kasus ini baru dilaporkan tanggal 15 Januari 2015 yang kemudian langsung ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh POLRI. Mengejutkan sekali ditengah-tengah penanganan kasus Komjen Budi Gunawan yang diduga melakukan korupsi oleh KPK tiba-tiba wakil ketua KPK (BW) ditersangkakan dalam kasus (lama) dan langsung ditangkap.

Dengan alasan-alasan tersebut, ujar Zuhad, PB HMI mendesak agar Presiden RI Joko Widodo mengambil langkah penyelamatan pemberantasan korupsi di Indonesia secara nyata.