HMINEWS.Com – Pengajuan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri memang merupakan hak prerogatif presiden, namun salah besar jika penggunaan hak prerogatif presiden tersebut dilakukan dengan mengabaikan begitu saja kritikan, aspirasi dan masukan dari masyarakat.

“Kami melihat sedikitnya ada dua masalah yang harus di-clear-kan lebih dahulu oleh Jokowi terkait pengajuan Budi Gunawan tersebut,” kata Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman, dalam keterangannya, Ahad (11/1/2015).

Yang pertama dan sangat mengejutkan, kata Habiburokhman, adalah pengakuan petinggi PDIP Trimedya Pandjaitan bahwa Budi Gunawan ikut menyusun visi dan misi pasangan Jokowi – JK pada saat Pilpres lalu.

“Jika pernyataan Trimedya tersebut benar tentu ini merupakan masalah yang sangat besar. Patut dipertanyakan bagaimana mungkin perwira tinggi Polri aktif ikut menyusun visi-misi salah satu dari hanya dua pasangan Capres-Cawapres. Yang kita ketahui , penyusunan visi – misi merupakan domain Tim Sukses pasangan calon. Bukankah seharusnya seluruh anggota Polri bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Penyusunan visi dan isi pasangan Capres – Cawapres jelas bukan merupakan bagian dari tupoksi Budi Gunawan yang saat itu menjabat Kalemdiklatpol,” paparnya lagi.

Habiburokhman menyoroti netralitas kepolisian, yang merupakan salah satu isu paling panas pada Pilpres lalu. Meskipun berulang-kali pejabat Polri membantah tuduhan telah berpihak pada salah satu pasangan calon, namun sebagain masyarakat tetap merasa Polri telah bersikap tidak netral.

Kedua adalah soal tidak adanya tahapan pemeriksaan rekam jejak oleh KPK dan PPATK sebagaimana beberapa waktu lalu dilakukan Jokowi saat menyeleksi calon menteri. Menurut Habiburokhman, secara logika agak janggal jika untuk menyeleksi menteri-menteri yang tugasnya tidak terkait langsung dengan hukum saja Jokowi merasa perlu meminta rekomendasi KPK dan PPATAK , justru untuk jabatan Kapolri yang merupakan ujung tombak penegakan hukum Jokowi tidak meminta rekomendasi dua lembaga tersebut.

Ia pun mengibaratkan, jika korupsi adalah sampah dan penegak hukum adalah sapunya, bagaimana mungkin sang sapu bisa digunakan untuk membersihkan sampah jika sapunya sendiri kotor. Lebih jauh ia juga mendesak agar Jokowi menjelaskan ada masalah apa sehingga kali ini tidak ada rekomendasi KPK dan PPATK. Terlebih nama Budi Gunawan beberapa waktu lalu sempat dipergunjingkan terkait isu rekening gendut.