HMINEWS.Com – Tindakan personel Kepolisian Resor Pekanbaru, Riau, yang mengejar dan memukuli para pengunjukrasa dari HMI MPO Pekanbaru, BEM UIR dan BEM Unri hingga ke dalam Mushola RRI Riau menuai kecaman luas. Berbagai kalangan mengecam tindakan tersebut. HMI MPO Sumatra pun mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sutarman bertanggungjawab terhadap tindakan anakbuahnya itu.

“Insiden pemukulan oleh aparat kepolisian resort kota pekanbaru di RRI merupakan tindak kejahatan kriminal, aparat polisi sudah melanggar UUD 45 pasal 28 E tentang kebebasan/hak warga negara menyampaikan pendapat dimuka umum. Lebih lanjut mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat ini diatur dalam UU no 9 tahun 1998,” kata Ketua HMI MPO Badko Sumatra Raya, Mizan Mustofa, Sabtu (29/11/2014).

Mizan juga menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin  UUD. Sementara aparat dalam menjalankan tugasnya pun terikat pada aturan yang berlaku, di antaranya Perkapolri Nomor 9 tahun 2008 pasal 13, huruf (a) melindungi hak asasi manusia, (b) menghargai asas legalitas, dan (c) menyelenggarakan pengamanan.

Hal itu masih disambung dnegan  24 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari hal-hal yang kontra misalnya memperlakukan kasar dengan menganiaya atau memukul massa aksi.

“Tetapi hal ini malah dilakukan oleh aparat polisi kota Pekanbaru dengan membabi buta terhadap mahasiswa yang demontrasi menolak kenaikan harga BBM,” sambung Mizan.

Tidak hanya itu, Mizan juga menyoroti Protap Dalmas Polri dalam Perkapolri Nomor 16 tahun 2006 pasal 7 ayat 1, berupa larangan terhadap petugas kepolisian: melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur, 3. Mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki pengunjuk rasa, apapun alasannya aparat tidak boleh memukul para demonstran.

HMI MPO Badko Sumatra raya dan HMI MPO Cabang Pekanbaru meminta dengan tegas kepada Kapolri Jenderal Pol Sutarman harus bertanggung jawab terhadap tindakan anak buahnya,” ulangnya sekali lagi.