HMINEWS.Com – Belanja Negara cenderung meningkat di Indonesia, nominal maupun secara relative dari PDB. Itu konsekwensi demokrasi, dimana ada tuntutan yang semakin besar agar negara lebih bersifat melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraannya. Sayangnya, kecenderungan ini tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan penerimaannya, sehingga defisit anggaran menjadi semakin besar dari tahun ke tahun. Secara lebih khusus, penerimaan perpajakan yang paling diandalkan justru memperlihatkan beberapa gejala kurang baik.

Penerimaan pajak secara absolut memang masih meningkat dari tahun ke tahun dan merupakan 75% pendapatan negara. Akan tetapi, tax ratio (penerimaanpajak /PDB) cenderung stagnan. Tax coverage ratio (realisasi penerimaan/potensi pajak yang dapat dipungut) pun (realisasi penerimaan/potensi pajak yang dapat dipungut), sekitar 50% saja. Target yang dipatok oleh APBN hampir selalu tidak tercapai selama pemerintahan SBY.

“Perbaikan administrasi pajak yang dilakukansecara sungguh-sungguh dan konsisten menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terkait itu, salah satu kunci yang kurang maksimal dimanfaatkan adalah data transaksi keuangan dan kekayaan,” kata Prastowo dalamdiskusi yang diselenggarakan Barisan Nusantara sore ini di hotel SofyanBetawi, Jakarta.

“Sistem IT yang andal serta kerjasama antar instansi adalah sesuatu yang amat vital dalam penyempurnaan administrasi pajak secara terus menerus,” lanjutPrastowo, ahli dan pengamat perpajakan.

“Upaya penagihan yang gigih disertai prosedur yang pasti akanmengurangi risiko besarnya pajak terutang bahkan yang dikemplang. Konsistensi dalam upaya penindakan yang bermuara pada kepastian hukum akan mendorong kepatuhan para wajib pajak,” tambah Prastowo, yang juga mantan anggota Pokja APBN, Tim TransisiJokowi.

Sementara itu, Tamsil Linrung, anggota DPR RI yang pernah menjadi pimpinan Badan Anggaran DPR, menjelaskan mengenai berbagai hal perpajakan, khususnya aspek legislasi. Tamsil yakin bahwa penerimaan pajak negara masih dapat ditingkatkan secara signifikan di masa depan.

Dalam diskusi berkembang pandangan yang menyamakan para pengemplang pajak, terutama yang bernominal besar, dengan para koruptor. Karena sama-sama merugikan negara. Koruptor sudah mulai ditangani secara serius, bahkan melibatkan masyarakat luas dalam mengawasi serta dalam hal sanksi moral dan sosial. Namun, para pengemplang pajak masih lebih leluasa, dan hampir tidak merasakan sanksi hukum, moral dan sosial.