Oleh: Defiyan Cori

dcPernyataan kekaguman yang luar biasa dari berbagai pihak, terutama akademisi terhadap perkembangan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pasca terpilihnya Barack Obama pada Pemilu 4 Nopember 2008 lalu terlalu berlebihan. Sebuah pertanyaan kritis harus ditujukan pada perjalanan demokrasi Amerika Serikat di masa lalu dan posisi Amerika Serikat menempatkan demokrasi dalam tatanan pergaulan dunia. Kasus-kasus aparthaeid yang mengisi sejarah politik Amerika Serikat dapat mengurai fakta, bahwa proses demokrasi Amerika Serikat tidaklah mengagumkan. Lebih jauh dari itu, pemaksaan demokrasi dengan alasan menolak otoritarianisme kepada beberapa negara, seperti Myanmar, Irak, Afghanistan dan Palestina yang dilakukan oleh Amerika Serikat menunjukkan inkonsitensinya dalam berdemokrasi. ”Demokrasi yang mengacu pada pelaksanaan Demokrasi di Amerika berasal dari pernyataan Abraham Lincoln adalah menghargai martabat manusia, ternyata prakteknya justru tidak menghargai Hak Asasi Manusia. Pembenaran melakukan invasi ke Irak atas nama demokrasi justru mencederai martabat manusia dalam berdemokrasi dan membuat negara lain menjadi tidak stabil (sampai sekarang).

Latar Sejarah

Perjalanan demokrasi Amerika Serikat pada masa lampau dipenuhi dengan konflik rasial dan politik diskriminatif, yang sejatinya sedang membenarkan tindakan otoritarianisme yang penuh konflik dan peperangan atas nama demokrasi. Maka, apa yang terjadi saat ini pada (demokrasi) Amerika Serikat merupakan serangkaian perjalanan masa lalu dengan pembelajaran politik yang sangat emosional, bahkan menegasikan perbedaan. Kedewasaan berpolitik para kandidat Presiden tesebut tentu saja tidak berdiri sendiri, karena hal itu juga didukung oleh kedewasaan di bidang ekonomi dan kesadaran hukum sebagai tiangnya. Kemapanan ekonomi warga negara Amerika Serikat telah memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi yang membuat suara (vote) rakyat tidak dapat dibeli. Hal inilah yang membentengi (barrier to entry) dan meminimalisir peluang para kandidat, tim sukses dan pelaksana pemilu melakukan manipulasi atau kecurangan dalam peraturan berdemokrasi, terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Jadi, berpolitik bukan untuk mencari “makan”, sebab dengan amannya kebutuhan dasar, maka akan memperkuat ketaatan terhadap hukum. Soal menang-kalah dalam pelaksanaan demokrasi merupakan kewajaran, karena tidak ada sesuatu apapun yang hilang dari para kandidat, secara ekonomi dan politik. Entah apa yang terjadi ketika Amerika Serikat sedang dalam krisis ekonomi saat ini ke depan.

Indonesia memiliki demokrasi lebih maju dibanding dengan Amerika Serikat pada masa lalu, dan itu suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Sejarah demokrasi kita telah memungkinkan setiap suku bangsa hidup saling berdampingan dengan penuh rasa persaudaraan. Fundamental demokrasi kita didukung oleh perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai suku bangsa terjajah dahulunya yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Kita pernah dijebak oleh politik devide et impera yang dilakukan secara sistematis oleh penjajah di semua suku dan pulau-pulau yang ada di Indonesia membuat kita saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, pihak kerajaan dengan rakyat, dan suatu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Proses identifikasi masalah dasar yang terjadi pada bangsa Indonesia ketika terjajah inilah yang membuat persatuan dan pergerakan perjuangan menemukan momentum satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, Indonesia. Sekali lagi, tidak ada dominasi mutlak dan penyingkiran suku bangsa mayoritas di Indonesia atas suku bangsa yang lainnya, sehingga sampai saat ini keberagaman etnis secara fisik tetap terpelihara dengan baik. Perasaan inilah yang membuat perjuangan kemerdekaan mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pasca kemerdekaan, demokrasi Indonesia sedang dalam tahap pencarian dan proses “trial and error” yang penuh dengan konflik emosional. Namun, gambaran konflik yang terjadi bukanlah atas bangunan sejarah yang dibuat oleh suku bangsa lain, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Konflik demokrasi di Indonesia lebih didasari semangat membenahi rumah sendiri, benar-benar telah menggambarkan esensi paling dasar demokrasi, yaitu adanya rasa memiliki dan mengakui eksistensi etnis lain. Walaupun hampir terjadi perpecahan dalam mencari model demokrasi kita, namun sikap kenegarawanan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 dan Mosi Integral Mohammad Natsir untuk tegaknya NKRI telah menyelamatkan persatuan Indonesia. Maka, pasca demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, model demokrasi yang kita jalankan adalah yang berlandaskan kepada Pancasila, atau dikenal dengan Demokrasi Pancasila.

Kedudukan Pancasila

Dalam konteks Demokrasi Pancasila, fundamennya disusun atas demokrasi yang tumbuh dan berurat akar dalam tradisi suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Pada suku Minangkabau demokrasi dikenal dengan pola “Musyawarah untuk Mufakaik oleh Tigo Tungku Sajarangan,”  di suku Jawa dikenal dengan “Rembug Desa”, di suku Batak dikenal dengan “Dalihan Natolu,” di Bugis dikenal dengan “Ajjoareng-Joa”, di suku Minahasa disebut dengan “Pasiowan Telu,” dan bahkan di Papua telah terdapat “Ondofi.” Inilah hasil peradaban yang dibangun oleh bangsa Indonesia dulu dalam perspektif demokrasi yang bermuara pada konsensus nasional perlunya lembaga tertinggi negara untuk tempat bermusyawarah, yaitu Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR). Yang dikembangkan menjadi pembagian hubungan kekuasaan dengan istilah “Trias Politica.” Walaupun demikian, untuk proses suksesi kepemimpinan tetap saja menggunakan lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat, yaitu MPR.

Sedangkan yang terjadi saat ini adalah demokrasi kekuasaan(pasca amandemen) yang arahnya lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan elit. Model Demokrasi Pancasila kita yang merupakan perwujudan inspirasi demokrasi suku-suku bangsa dahulunya sudah sesuai dan cocok untuk Indonesia telah ditinggalkan sama sekali. Pengabaian demokrasi sejati Indonesia ini terjadi oleh adanya sentralisasi yang dilakukan terhadap proses-proses politik di tiga pilar demokrasi Indonesia oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sentralisasi inilah yang harus dirubah dan disesuaikan dengan jalan mengefektifkan konsep keterwakilan rakyat dengan wakilnya di MPR dan DPR. Hal ini dapat dilakukan dengan merombak struktur dan pola interaksi (relasi-komunikasi) wakil rakyat (parpol) dengan konstituennya dengan cara menghilangkan dominasi eksekutif yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, bukan merombak secara total model demokrasi Indonesia. Artinya, wakil rakyat dan konstituennya dikenal dengan baik, mekanisme evaluasi mengenai kebijakan yang tidak aspiratif dapat dilakukan,dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan elite parpol. Inilah yang seharusnya menjadi fokus perubahan demokrasi kita.

Demokrasi kita yang saat ini berjalan tidak saja telah keluar dari ide dasar dari pendiri bangsa (founding father), inilah konsep demokrasi yang sangat boros dan mahal ditengah kemiskinan bangsa. Kenapa mahal, karena untuk “membeli” suara rakyat pemilih saja seorang kandidat harus mengeluarkan dana miyaran rupiah, dan ini adalah dana investasi bagi seseorang untuk berkuasa. Sedangkan menurut logika, ketika terpilih nanti kandidat yang telah mengeluarkan dana yang besar tersebut tentu akan berpikir mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan untuk mencapai kekuasaan tadi. Tentu, hal ini tidak berlaku bagi kandidat yang memang memiliki dana untuk dibagi begitu saja sebagai amal tanpa merasa dana itu harus kembali ketika menang dalam pemilihan umum. Jika kondisinya tidak demikian, maka tidak saja menang dalam kompetisi pemilihan umum yang merugikan rakyat, tetapi saat kalahpun akan membuat masalah secara pribadi dan komunal seperti kasus calon Bupati yang stress karena dana yang lenyap Rp 2 miliar dan konflik pilkada di Maluku Utara yang tidak manusiawi.

Demokrasi kita saat ini, jika kita mau jujur tidaklah berjalan dengan normal seperti yang digagas oleh para pendiri bangsa ini. Berbagai kasus konflik telah terjadi dalam kasus pilkada di berbagai daerah seperti Sumatera Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan di beberapa kabupaten/kota. Hal ini terjadi karena model demokrasi yang kita pilih tidak lagi sesuai dengan yang sudah kita bangun dahulu atas konsep demokrasi pancasila yang memiliki perasaan kolektivitas sosial yang sama. Kolektivitas sosial yang dibangun saat ini lebih didasari oleh semangat kapitalisme dan transaksional, “konstituen sudah beroleh manfaat sebelum memilih”? Setelah memperoleh kekuasaan, yang diperhatikan pertama kali adalah sanak famili dan sukunya, hal ini dapat dilihat pada rendahnya kinerja jajaran birokrasi di seluruh Indonesia, sehingga proses seleksi dan rekrutmen dipenuhi dengan kolusi dan nepotisme. Akhirnya jajaran birokrasi di pemerintahan bukan mengabdi kepada kepentingan rakyat, tetapi mengabdi kepada sekelompok orang yang punya akses kepada kekuasaan. Apakah konsep demokrasi kapitalistik transaksional seperti ini yang terjadi pada masa nenek moyang kita dahulunya, dan apakah baik bagi Indonesia? Model demokrasi kita adalah yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila falsafah demokrasi dan UUD 1945 landasan hukum tata negaranya. Jadi konsep Pancasila lebih tinggi dibanding dengan UUD 1945 yang sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran pendiri bangsa.

Mudah-mudahan kekaguman kita pada demokrasi ala Amerika Serikat tidak hanya pada hal-hal yang artifisial dan melupakan substansi kita berdemokrasi demi kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan elit politik. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan mengembalikan konsep demokrasi kita pada akar budaya demokrasi Indonesia yang bermusyawarah melalui perwakilan untuk mencapai mufakat, lebih efisien dan efektif. Untuk tidak menghilangkan kekaguman kita pada demokrasi ala Amerika Serikat, maka semangat sportifitas untuk menerima hasil proses demokrasi adalah sesuatu yang perlu kita tiru. Namun menghalalkan segala cara dengan kekuatan uang tidak saja mengabaikan harkat dan martabat manusia dalam berdemokrasi, tetapi meruntuhkan demokrasi itu sendiri sejak awal. Lebih dari itu, memaksakan konsep demokrasi ala Amerika Serikat adalah sebuah tindakan tidak demokratis, apalagi melakukan tindakan invansional. Inilah hal yang substansial dan ke arah inilah konsep kekeluargaan diarahkan. Dengan kembali ke model demokrasi pancasila dulu, berarti saya lebih bangga sebagai orang Indonesia! Semoga inilah arah amandemen UUD 1945 tahap selanjutnya.

Defiyan Cori
Mantan Aktifis SM-UGM periode 1990-1991
Deklarator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

 

 

 


ADS