HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Badko Sumatra Raya menyoroti belum dikembalikannya mobil-mobil dinas DPRD Riau 2009-2014 yang usai masa tugasa mereka. Ada 45 anggota dewan yang belum mengembalikannya.

“Sampai saat ini ada 45 anggota dewan yang masih enggan mengembalikan mobil dinasnya. Hal ini kita menilai mantan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tidak profesional, karena tidak mau mengembalikan mobil dinasnya kepada pemda. Padahal kendaraan dinas tersebut sifatnya hanya pinjam pakai. Hingga saat ini baru sepuluh anggota dewan yang mengembalikan kendaraan dinasnya,” kata Ketua HMI MPO Badko Sumatra Raya, Mizan Mustofa, Ahad (16/11/2014).

Mizan menilai apa yang dilakukan mantan anggota dewan tersebut melanggar ketentuan KUHP pada pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.

“Dalam hal ini para pelaku kena ancaman karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah,” lanjut Mizan.

Mizan mengatakan, jika anggota dewan masih enggan mengembalikan mobil-mobil dinas tersebut, mereka bisa dilaporkan karena melanggar KUHP pasal 372.

Sebelumnya HMI MPO Badko Sumatra Raya mendesak pembatalan pengadaan mobil dinas yang terlalu mewah. Mizan mengapresiasi telah dibatalkannya pengadaan mobil-mobil mewah tersebut.