HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI -MPO) mendukung ketegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terhadap nelayan asing yang beroperasi di wilayah laut Indonesia.

“Illegal fishing sangat merugikan bangsa, sebagaimana ditaksir, untuk laut Maluku saja kita kecolongan Rp 30 miliar tiap bulannya. Sedangkan secara nasional, Presiden Joko Widodo memperkirakan per tahun kita rugi Rp 300 triliun,” kata Sekjen PB HMI MPO, Abdul Malik Raharusun, Kamis (27/11/2014).

Untuk itu, lanjut Malik, PB HMI MPO menyerukan kepada Pemerintahan Jokowi-JK agar berani membuat regulasi perizinan penangkapan ikan yang tegas bagi nelayan asing, tidak hanya untuk nelayan Taiwan, tetapi untuk nelayan manapun: Amerika, Jepang, Australia dan lainnya.

“Sikap tegas juga harus diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia. PB HMI MPO mencatat mafia illegal fishing tidak hanya dilakukan oleh nelayan asing, tetapi sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ikan besar yang beroperasi di Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Malik, yang memang paham seluk beluk kelautan wilayah Indonesia timur itu, praktek mafia perikanan antara lain dengan menjual atau menyewakan izin operasi perikanan kepada pihak asing. Setelah membeli izin operasional, perusahaan-perusahaan tersebut akan memanfaatkan sejumlah subsidi dalam negeri, termasuk melakukan praktek illegal oil dengan menjual BBM kepada perusahaan ikan asing.

Poin terakhir, PB HMI MPO menyerukan bahwa Kementerian Perikanan wajib mendukung nelayan tradisional untuk menjadi nelayan profesional yang dapat menggarap potensi laut Indonesia.

“Sudah waktunya bangsa ini mengoptimalkan seluruh potensi pesisir untuk mendayagunakan potensi laut Nusantara,” pungkasnya.