HMINEWS.Com – demo bbmKembali mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi RI tahun 2004, terkait Judicial Review Pasal 28 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS), menjelaskan bahwa “Harga minyak dan gas bumi yang diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha bertentangan dengan mandat konstitusi Pasal 33 UUD RI 1945 karena mendorong diberlakukanya liberalisasi pengelolaan minyak dan gas bumi.”

Dengan demikian menyikapi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk menaikan ВВМ saat ini, jika didasari asumsi harga fluktuasi minyak dunia diatas $105 per barel, dan serta alasan jebolnya APBN akibat subsidi itu dirasa sangat tidak mendasar, mengingat kembali akan pro kontra kenaikan ВВМ sebelumnya pada tahun 2012 juga didalilkan oleh pemerintah dengan dasar alasan yang kurang lebih serupa dengan saat ini. Sebagai catatan, minyak dunia saat ini masih dalam kisaran harga $85-$90 per barel.

Selama kurun waktu 2012-2014 pemerintah pun hanya selalu menjabarkan kerugian atas penggelontoran subsidi ВВМ, namun tidak menjabarkan pada rakyat perihal keuntungan dari hasil total penjualan (PPh Migas dan Pendapatan Migas).

Lalu apakah mungkin negara tidak mendapatkan keuntungan dari pos pendapatan tersebut? Pada tahun 2012 saja, berdasar pengamatan Komisi hukum PB HMI, keuntungan bersih pemerintah setelah dikurangi subsidi premium menembus angka Rp. 128,83 Triliun! Namun hal tersebut sama sekali tidak disampaikan kepada rakyat, lalu bagaimana dengan kurun waktu 2012-2014? Kemana hasilnya?

Dengan putusan MK RI tersebut di atas sebenarnya menjadi platform bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak menaikkan harga ВВМ bersubsidi jika didasari oleh mekanisme persaingan pasar global yang potensial merugikan rakyat atas efek domino nantinya dan tentunya akan menguntungkan perusahan asing yang berbisnis di Indonesia. Terkait alasan didasari oleh defisit atau jebolnya APBN, coba dibuktikan dengan memberikan laporan yang terperinci kepada rakyat melalui lembaga yang berwenang dengan data dan fakta.

Karena jika tidak, payung hukumnya nanti yang mengatur pengurangan subsidi, atau dengan kata lain menaikkan harga ВВМ subsidi akan terindikasi pro liberalisasi MIGAS dan potensial inkonstitusional yaitu bertentangan dengan UUD RI serta melangkahi putusan MK RI. Tentunya hal tersebut dapat dikenai sanksi hukum terkait, serupa yang dikatakan beberapa ahli seperti Rizal Ramli, Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD dan Kwik Kian Gie.

Dalam konteks ini Komisi Hukum dan Ham PB HMI mendesak keras pemerintahan Jokowi untuk tidak sewenang-wenang dan melakukan aksi brutal dalam membuat aturan guna mengejawantahkan kepentingan yang bersifat politis, dengan tanpa data serta fakta yang jelas tidak menghormati dan menaati prosedur hukum yang berlaku.

Jakarta, 10 November 2014

R. Aria Bima Sakti
Komisi Hukum dan HAM Pengurus Besar HMI MPO