HMINEWS.Com – Kelompok buruh merupakan salah satu kelompok yang keras menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru diumumkan Presiden Joko Widodo. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka keberatan dengan kenaikan harga ini.

Salah seorang pengurus Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI 1992), Bedjo, menuturkan bahwa sebagaimana kelompok masyarakat kecil yang lain, bukan semata kenaikan  harga BBM yang membuat mereka harus menolak, tetapi efek yang ditimbulkannya berupa naiknya harga kebutuhan pokok yang lain.

Pada saat yang sama upah sebagian buruh belum belum memadai, sehingga efek kenaikan harga BBM akan membuat pengeluaran mereka untuk kebutuhan BBM meningkat. “Yang biasanya Rp 15 ribu cukup untuk bolak-balik (rumah-tempat kerja), sekarang nggak cukup,” katanya usai rapat bersama sejumlah OKP dan serikat buruh di PB HMI MPO, Ahad (23/11/2014) malam.

Bedjo menceritakan, pemilikan sepeda motor setiap orang, adalah karena mereka dipaksa keadaan. “Kalau naik angkutan umum bisa telat nyampai (tempat kerja), bisa dipecat kita. Ongkosnya juga bisa lebih mahal. Jadi kita ya mau nggak mau kredit motor,” ungkapnya.

Hal ini juga menjadi masalah tersendiri, karena berdasar kriteria orang miskin BPS, mereka yang punya sepeda motor secara otomatis tidak termasuk orang miskin, demikian juga halnya dengan warga yang lantai rumahnya tak lagi dari tanah. “Di Jakarta ini mana ada yang begitu,” lanjut dia.

Ia mengungkapkan, sejumlah hal perlu dibenahi pemerintah, seperti transportasi publik yang murah dan cepat, terjaminnya keterjangkauan harga-harga kebutuhan pokok, serta alokasi subsidi yang tepat. Jika tidak, maka tidak ada kata lain selain menolak kenaikan harga BBM, yang untuk itulah kelompok buruh di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya getol melancarkan aksi penolakan mereka.

Boikot Pajak Buruh

Selama ini sektor pajak merupakan penyumbang APBN yang paling signifikan di samping sektor migas. Bedjo mengungkapkan, sejumlah serikat buruh mewacanakan untuk boikot pajak dengan alasan kesejahteraan. Selain itu, mereka juga mempertanyakan transparansi perusahaan yang memotong gaji buruh untuk pajak.

“Selama ini kami juga tidak tahu, apakah potongan itu benar disetorkan sebagai pajak atau tidak,” cetusnya.