HMINEWS.com-    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI- MPO) Cabang Makassar, turut mengecam tindakan aparat kepolisian dalam merespon demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang berujung bentrok dan penyerangan kampus Kamis, (13/11) sore.

“HMI MPO sangat mengecam tindakan biadab aparat kepolisian dalam memperlakukan generasi penerus bangsa,” ungkap Ketua Umum HMI MPO Makassar, Najamuddin Arfah.

Dalam rilis yang diterima HMINEWS.COM Najamuddin mengungkapkan pernyataan sikapnya terkait tindakan represif aparat yang terjadi kemarin.

Tindakan polisi yang dikecam HMI MPO Cabang Makassar yang pertama ialah penyerangan kedalam wilayah kampus lalu merusak puluhan kendaraan mahasiswa yang terparkir di halaman kampus UNM Gunung Sari.

“Aksi ini tentu sangat mencederai institusi lembaga kampus dan merupakan tindakan biadab,” tegas Najamuddin.

Yang kedua, polisi dalam aksi brutalnya juga merusak fasilitas di beberapa fakultas UNM, polisi memecahkan kaca-kaca jendela dan merusak kendaraan pegawai UNM.

Yang ketiga, aparat kepolisian menghalangi aktivitas mahasiswa yang sedang mengikuti proses perkuliahan dan tidak terlibat aksi demonstrasi juga menjadi sasaran aparat kepolisian.

“Aksi ini sangat memalukan, melecehkan kedaulatan kampus dengan menghentikan proses akademik,” katanya.

Kemudian yang keempat yakni pemukulan terhadap beberapa awak media yang sedang menjalankan tugas peliputan di lokasi kejadian.

“Ini indikator jika kepolisian belum mampu menjalankan amanah UU dan reformasi di birokrasi kepolisian,” tambahnya.

Olehnya itu, HMI MPO Cabang Makassar menuntut beberapa hal diantaranya ;

1. Pencopotan Kapolrestabes dan Kapolda Sulselbar sebagai bentuk tanggung jawabnya yang tidak mampu mengendalikan bawahannya.

2. Agar kiranya Kapolri segera membentuk tim khusus dalam mengusut tuntas pelanggaranHAM tersebut.

3. Memecatoknum aparat yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dan pengerusakan baik kepada mahasiswa, fasilitas kampus dan media.

4. Pihak kepolisian mengganti segala kerugian yang diakibatkan.

5. Agar kiranya pemerintah menegakkan UU Pers yang melindungi profesi wartawan. (*)