Keluhan-Penumpang-ditempel-di-Stasiun-ManggaraiKetika Jonan dilampirkan media massa sedang tertidur di bangku kereta kelas ekonomi dengan kepala berita; ‘Direktur KAI Johan kelelahan Memantau Arus Mudik Lebaran’ maka ramai dibahas khalayak betapa hebatnya kerja orang ini.

Yang harus difahami dari kerja publik adalah bahwa tidak satu pun pekerjaan yang tidak digaji dan dibiayai pemerintah. Dimana uangnya diperoleh dari salah satunya adalah pajak masyarakat.

Ketika kita mengkritik atau memuji Jonan maka itu harus dalam koridor penilaian publik. Seperti ya, memang Jonan harus bekerja keras, karena dia dibayar mahal dan apa yang dia kerjakan tidak satu pun mengeluarkan uang miliknya pribadi, melainkan dibiayai oleh anggaran perusahaan yang keuntungannya diperoleh dari pengelolaan hak publik. Sehingga dalam penilaian harus dibedakan mana sikap suka tak suka dengan rasional atau irrasional dari satu kebijakan.

Misal pada kasus awal kita mendapati kondisi;

A. PT KAI itu adalah milik negara yang karena alasan tidak dikelola dengan baik, manajemen buruk, korupsi, pekerja malas2an, petugas tidak serius, aset terbengkalai, dll.. adalah benar.

B. Di sini kita mendapatkan rekomendasi awal: Buat PT KAI Menjadi profesional dengan cara mengadopsi manajemen private sektor dan kalau perlu orang swasta yang mengelola.

Kehadiran Jonan yang aslinya adalah pengusaha properti dan perbankan ke dalam birokrasi PT KAI adalah bagian dari solusi yang dihadirkan. Yang katanya untuk membuat KAI jauh lebih menguntungkan. Sementara itu yang kita harus fahami adalah bahwa nalar ekonomi dari perusahaan layanan publik seperti PT KAI adalah mengurangi sebesar mungkin pengeluaran publik di sektor transportasi. Ini dapat kita ambil contoh dari banyak negara; adalah melayani dengan cara mempermudah aktivitas produksinya dan tentu saja menekan sekecil mungkin pengeluaran publik (termasuk nanti pengusaha2nya) di biaya transportasi/distribusi.

Pertama, artinya sifat dari layanan publik memang mengharuskan ia mendapatkan banyak subsidi dari pemerintah; ini karena public values-nya jauh lebih kuat daripada private values yang sekedar menghasilkan untung sebesar-besarnya.

Kedua, bahwa dimana-mana di hampir seluruh perusahaan transportasi tidak ada keuntungan maksimal diambil dari ongkos publik. Darimana mereka membiayai ongkos dan memperoleh untung? Ini masuk pada hukum Agglomerasi Modal

Mana yang lebih untung? Jualan di pinggir rel atau di stasiun? Maka kita jawab sendiri tentu di stasiun. Ya karena logika dagang sederhana, stasiun tempat orang kumpul dan tujuan dari perjalanan. Ini mengapa bila setiap dibangun stasiun baru maka otomatis di sana muncul kehidupan, mulai dari tukang ojeg, tukang jajanan, restoran, hotel, dan seterusnya.

Di sini kemudian kita akan faham bahwa bisnis kereta api dan transportasi lainnya adalah bisnis bagaimana di satu tempat terkumpul modal dan perputaran usaha. Sehingga apabila publik disenangkan oleh media massa dengan betapa bersihnya kereta, hilangnya pedagang kecil, pengamen, tukang minta-minta di pelataran stasiun kita harus curiga bahwa ini adalah bagian dari proses peningkatan citra ruang daripada stasiun. Tujuannya adalah meningkatkan profit.

Maka di era Jonan kita tidak heran mengapa sekarang stasiun hanya diperuntukkan bagi mereka yang siap membayar berkali-kali lebih mahal seperti alfa, indomaret, seven eleven, starbuck, kfc dan lainnya, ini karena mereka jauh lebih menguntungkan.

Selanjutnya, publik yang masih terpukau dengan foto Jonan sedang tidur di bangku KA Ekonomi mungkin masih belum menyadari misalnya; bahwa aglomerasi modal ini akan direpetisi di seluruh stasiun-stasiun lainnya.

Namun yang jauh kita harus lebih waspadai adalah pengalihan aset-aset PT KAI dengan aneka macam perjanjian PPP (private public partnership) yang bila kita tidak awasi akan menjadi jalan masuk bagi lepasnya kepemilikan publik/negara terhadap asetnya sendiri.

Ada 73 Hektar lahan PT KAI di daerah stasiun Manggarai saja yang bila di sana dibangun distrik ekonomi dan apartemen misalnya ada banyak keuntungan besar diperoleh negara….. dan saya berharap kecurigaan ini salah bahwa masuknya orang swasta dan grup propertinya adalah akal-akalan akan menguasai lahan-lahan ini seperti bagaimana kasus Taman Impian Jaya Ancol dan lainnya.

Maka berita kenaikan subsidi KA Ekonomi sebenarnya hanyalah hal kecil saja, dari bagaimana pelan-pelan sifat swasta mulai bermanuver mengambil alih hak-hak publik akan transportasi yang baik tetapi murah termasuk aset-aset lainnya.

Kita harus ingat bahwa sepertiga dari penghasilan penumpang yang menggunakan KA dihabiskan bagi ongkos transportasi dan oleh karenanya peran pemerintah untuk terus memberi subsidi tidak dapat dihilangkan sebab sudah menjadi kewajiban.

Dapat dibayangkan beban masyarakat jika ditambah dengan kenaikan tadi. Padahal PT KAI dalam hal ini pemerintah dapat mencari subsidinyanya dari keuntungan aglomerasi kapital milik sendiri. Sebagaimana pemeritah Singapore tetap menguasai SMRT, MRT di Singapore atau DB di Jerman yang menempatkan swasta hanya sebagai operator kecil saja.

Ini sebab kenapa kita tetap harus mencurigai gerak-gerik Jonan yang kita tahu adalah pengusaha properti dan keuangan….

Andi Hakim