jokowiHMINEWS.Com – Ada empat catatan Komisi Politik PB HMI MPO terhadap ‘Kabinet Kerja’ Jokowi-Jusuf Kalla. Mulai dari proses seleksi, komposisi hingga harapan terhadap para pembantu presiden tersebut.

Ketua Komsi Politik PB HMI MPO, Arfianto Purbolaksono, pertama ia mengapresiasi Pressiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang dalam seleksi para menteri itu telah meminta masukan kepada KPK dan PPATK, terkait rekam jejak para calon.

“Kabinet haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki track record bersih, memiliki kredibilitas, serta memiliki keberanian untuk membenahi birokrasi yang telah digerogoti oleh budaya korupsi,” kata Arfianto melalui rilisnya, Senin (27/10/2014).

Kedua, Komisi Politik PB HMI MPO menilai formasi Kabinet Kerja belum mencerminkan janji politik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK untuk merampingkan kabinetnya.

“Ke-34 pos menteri yang diumumkan Jokowi-JK, tidak berubah dengan jumlah menteri di dalam kabinet di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Artinya perampingan yang dijanjikan belum dapat dilaksanakan oleh Jokowi-JK,” lanjut alumni Unsoed tersebut.

Ketiga, Kabinet Jokowi-JK dinilai masih dipenuhi kepentingan parpol dan intervensi dari petinggi parpol. Koalisi tanpa syarat yang didengungkan oleh pasangan Jokowi-JK tidak terbukti. Terdapat 15 kursi kabinet yang dijatahkan kepada kalangan parpol pendukung yang menggambarkan kabinet ini belum berubah dari pemerintahan sebelumnya, karena masih dipenuhi oleh kepentingan dan intervensi petinggi parpol.

Keempat, PB HMI MPO mengingatkan kepada Pemerintahan Jokowi-JK dukungan rakyat yang tinggi menjadi modal bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Dukungan dan kepercayaan rakyat harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan janji-janji politiknya selama masa kampanye yang lalu.